Lima belas negara bagian dan Washington, D.C. menggugat pemerintahan Trump agar menghentikan rencana mengakhiri program yang melindungi para imigran muda yang tidak terdokumentasi dari deportasi.
Jaksa agung negara-negara bagian itu menyerahkan surat gugatan mereka di mahkamah federal di Brooklyn, New York.
Mereka mengajukan alasan bahwa keputusan untuk mengakhiri program Deferred Action for Childhood Arrivals, DACA, tidak konstitusional karena mengingkari hak mendapat proses hukum dari pemberian hukuman yang sewenang-wenang. Jaksa Agung New York Eric Schneiderman menyebut rencana Trump itu kejam, tidak berpandangan jauh, dan tidak manusiawi. Ia menuduh Trump menunjukkan bias terhadap orang dari Meksiko dan Amerika Latin.
Gedung Putih belum memberikan komentar. Trump memberi waktu enam bulan kepada Kongres untuk menyelesaikan masalah itu. Ditambahkan, ia akan meninjau kembali keputusan untuk mencabut larangan deportasi itu jika Kongres tidak bertindak. Trump tidak menjelaskan apakah itu berarti ia akan mengubah pendiriannya.
Perusahaan Teknologi Siap Lawan Putusan DACA
Pekan ini juga para pemimpin industri teknologi bersiap melakukan perlawanan setelah pemerintahan Trump mengumumkan diakhirinya program DACA.
Nasib para kaum muda yang memanfaatkan program DACA merupakan masalah hak sipil, kata para pemimpin dan eksekutif perusahaan teknologi.
Namun seberapa jauh industri teknologi akan mendesak Kongres agar bertindak sebelum program itu habis masa berlakunya dalam enam bulan tidak jelas. Beberapa eksekutif sudah berjanji tidak akan memecat karyawan yang memanfaatkan program DACA, meskipun setelah mereka kehilangan hak untuk bekerja di Amerika.
Meskipun banyak pemimpin industri teknologi angkat bicara mengecam keputusan mengakhiri DACA, tidak jelas seberapa seragam pendapat mereka mengenai cara memperjuangkan nasib para pengguna program DACA.
“Mereka harus ke Washington dan duduk bersama para pihak dan mengatakan, ‘Selesaikan ini,’” kata Todd Schulte, Presiden FWD.us, kelompok advokasi yang didirikan bersama CEO Facebook Mark Zuckerberg. “In produk perundang-undangan yang harus dikeluarkan.” [ds]
