Pertikaian terbuka antara pemerintah Lebanon dan badan urusan pengungsi PBB (UNHCR) kian mendalam, Associated Press melaporkan.
Penjabat Menteri Luar Negeri Lebanon, Rabu (13/6/2018), meningkatkan kecamannya terhadap UNCHR dengan menuduh badan itu menciutkan nyali orang-orang Suriah untk kembali ke kampung halaman mereka.
Gibran Bassil mengatakan, UNHCR menakuti-nakuti para pengungsi dari Suriah yang ingin pulang dengan mengatakan bahwa tidak ada jaminan keamanaan bagi mereka di Suriah dan kemungkinana mereka akan dikenai wajib militer bila kembali ke kampung halaman mereka.
Selain itu, kata Bassil, UNHCR mengatakan akan menghentikan bantuan seandainya para pengungsi itu memutuskan untuk pulang.
Bassil mengungkapkan hal itu kepada wartawan dalam kunjungannya ke Kota Arsal di Lebanon timur yang terletak dekat perbatasan Suriah. Kunjungan itu berlangsung hanyabeberapa hari setelah ia memerintahkan penghentian perpanjangan surat izin tinggal bagi para staf UNHCR.
Menurt Bassil, ekonomi Lebanon mengalami kemunduran hebat menyusul krisis di Suriah, dan tidak ada negara di dunia yang mengakomodasi dan memberi konsesi sebesar yang dilakukan negaranya bagi para pengungsi.
Lebanon menampung lebih dari satu juta pengungsi Suriah, atau sekitar seperempat populasi negara itu, sehingga menimbulkan beban berat bagi ekonominya.
Sentimen-sentimen yang menentang kehadiran pengungsi belakangan ini makin meningkat, apalagi setelah kelompok-kelompok yang menyerukan pemulangan pengungsi meraih banyak dukungan dalam pemilu parlemen bulan lalu. [ab/uh]
