Tautan-tautan Akses

Lagi-lagi, NSA Kumpulkan Data Pembicaraan Telepon Secara Tak Patut


Para pegawai Badan Keamanan Nasional AS (NSA) di Ruang Kendali di Fort Meade, Maryland. (Foto: Arsip/ 2006)
Para pegawai Badan Keamanan Nasional AS (NSA) di Ruang Kendali di Fort Meade, Maryland. (Foto: Arsip/ 2006)

Badan Keamanan Nasional (NSA) lagi-lagi mengumpulkan data panggilan telepon dan teks (SMS) warga Amerika secara tidak patut, demikian menurut dokumen yang dipublikasikan pada Rabu (26/6).

Ini adalah kedua kalinya NSA mengumpulkan data yang tidak akurat dan tidak sah dalam program yang melanggar hukum federal.

Kesalahan terjadi antara Oktober hingga 12 Oktober 2018, menurut dokumen yang diperoleh dan dipublikasikan oleh American Civil Liberties Union (ACLU).

Hal ini terjadi beberapa bulan setelah NSA mengatakan telah menghancurkan jutaan catatan yang telah dikumpulkan sejak 2015 karena kesalahan lain.

“Dokumen-dokumen lebih jauh mengukuhkan bahwa program pemantauan ini sangat buruk dan merupakan bencana bagi kebebasan sipil dan privasi,” ujar Patry Toomey, staf pengacara di Proyek Keamanan Nasional ACLU dalam pernyataannya.

“Pengumpulan catatan panggilan telepon warga Amerika oleh NSA terlalu menumpas masalah kepatutannya terlalu banyak, dan bukti manfaat program itu sama sekali tidak ada. Tidak ada pembenaran untuk membiarkan NSA memiliki wewenang pemantauan ini.”

ACLU mengatakan informasi tentang pelanggaran terbaru itu menunjukkan adanya “dampak signifikan’’ pada privasi dan hak-hak sipil, tetapi warga Amerika yang terkena dampak tidak diberitahu tentang pelanggaran tersebut.

Program pengumpulan data telepon NSA dilakukan secara rahasia setelah serangan 11 September 2001. Sejumlah perusahaan telepon besar mulai memberikan catatan harian panggilan telepon di dalam negeri kepada NSA.

Keberadaan program ini terungkap ketika seorang kontraktor NSA, Edward Snowden, membocorkan informasi tentang teknik-teknik pemantauan Amerika itu. Pemantauan ini sudah sangat dikurangi setelah diloloskannya USA Freedom Act, yang mensyaratkan pemerintah untuk menyampaikan permintaan kepada perusahaan telepon yang relevan untuk mendapatkan data, rekening, alamat atau piranti orang tertentu. [em/al]

XS
SM
MD
LG