Seorang mantan pejabat tinggi Amerika menuduh pemerintahan Presiden Donald Trump tidak menjalankan norma-norma etika tradisional dan telah menggoncangkan sistem pemerintahan demokrasi.
“Kita sungguh-sungguh sedang berada dalam krisis etika, dan kita harus melakukan sesuatu untuk mencegahnya,” kata Walter Shaub, mantan Direktur Office of Government Ethics, atau Kantor yang Mengurus Masalah Etika Dalam Pemerintahan.
Shaub, yang mengundurkan diri dari jabatan itu bulan ini mengatakan kepada wartawan, ia akan mengusulkan berbagai pembaharuan perundang-undangan yang akan menjamin supaya kantor pemerintah itu bisa tetap efektif menjalankan tugasnya. Shaub kini bekerja bagi sebuah lembaga nirlaba yang bernama Campaign Legal Center.
“Delapan bulan terakhir ini telah sangat menggoncangkan sistem pemerintahan, dan kita sekarang sedang berada dalam krisis etika. Itulah sebabnya mengapa saya mengundurkan diri, dan akan berusaha dari luar untuk memperbaiki peraturan etika pemerintah itu.”
Kata Shaub lagi, krisis yang sedang dihadapi ini adalah bagian dari sebuah serangan yang lebih luas terhadap sistem pemerintahan Amerika. Ada tiga komponen yang harus dipenuhi agar seorang pejabat pemerintah tidak dituduh sebagai penjahat, pelanggar undang-undang sipil atau pelanggar peraturan, katanya.
“Selain itu juga ada prinsip-prinsip etika dan norma-norma etika. Jadi selain peraturan hukum, prinsip dan norma-norma etika ini adalah tiga komponen yang terpisah tapi juga sangat berkaitan untuk menjalankan fungsi itu dengan baik.”
Seorang pejabat karir dalam pemerintahan bisa dikenai hukuman disipliner atau dipecat karena melanggar berbagai prinsip tadi, kata Shaub lagi.
“Pejabat pemerintah yang menyalah-gunakan kedudukan untuk menguntungkan orang-orang yang dekat dengan mereka, bisa dipecat. Pejabat pemerintah haruslah tidak memihak dalam berurusan dengan rakyat dan dengan pemilik bisnis.”
Presiden Trump, kata Shaub, pernah mengirim pesan Twitter supaya orang-orang membeli barang-barang buatan perusahaan tertentu karena pemiliknya telah mendukung kampanye pemilihan presiden.
“Itu adalah penyalahgunaan kekuasaan,” katanya.
Walter Shaub juga mengecam Presiden Trump yang sering menuduh apa yang disebutnya pembocoran rahasia pemerintah. Apabila Office of Government Ethics mengeluarkan keterangan penting bagi rakyat, itu bukan pembocoran dokumen tapi pernyataan resmi, tambahnya.
Shaub juga mengecam ucapan yang sering dilontarkan Presiden Trump bahwa pers dan wartawan adalah musuh rakyat.
“Menyerang wartawan dan media dan menyebut mereka sebagai musuh rakyat? Menurut saya kalian bukanlah musuh rakyat. Kalian adalah bagian dari lembaga yang sangat berharga yang justru membuat negara kita hebat. Ini terbukti dari adanya Amandemen Pertama yang ditambahkan pada UUD Amerika, tentang kebebasan menyatakan pendapat dan kebebasan pers.” [ii]
