JAKARTA —
Pernyataan-pernyataan yang disampikan pasangan capres-cawapres, Prabowo- Hatta dan Jokowi-JK tersebut disampaikan dalam debat pertama menjelang pilpres 9 Juli mendatang. Hingga pelaksankaan pilpres nanti, masih tersisa empat kali debat terbuka bertema sosial, politik, ekonomi dan pendidikan.
Disisi lain, cawapres Hatta Rajasa menegaskan, pasangan Prabowo Hatta tetap akan memberi kebebasan bagi partai koalisi untuk bersikap, sementara menurut cawapres Jusuf Kalla, pasangan Jokowi-JK bersyukur dengan koalisi ramping karena akan jauh dari tekanan partai-partai lain.
Debat pertama yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) berlangsung di Jakarta hari Senin (9/6), bertema demokrasi, pemerintahan yang bersih serta kepastian hukum.
Menurut capres Prabowo Subianto, yang dibutuhkan Indonesia saat ini adalah demokrasi nyata yang mampu membawa kemakmuran bagi rakyat.
“Demokrasi bagi kami adalah alat, demokrasi adalah tangga menuju cita-cita kita yaitu Indonesia yang kuat dan sejahtera, kita ingin demokrasi yang produktif, bukan demokrasi yang destruktif, kita ingin demokrasi yang bisa membawa kemakmuran kepada rakyat Indonesia, untuk itu pemerintah yang bersih dari korupsi adalah syarat mutlak untuk mencapai ini, kepastian hukum adalah jaminan bagi negara untuk memberi rasa aman bagi seluruh warga negaranya,” papar Prabowo.
Sementara bagi capres Jokowi, demokrasi adalah suara rakyat dan pemerintahan bersih dapat dijalakan melalui dua cara.
“Demokrasi menurut kami adalah mendengar suara rakyat dan melaksanakannya, oleh sebaba itu setiap hari kami datang ke kampung-kampung, ke pasar-pasar, ke bantaran sungai, ke petani, ke tempat pelelangan ikan karena kami ingin mendengar suara rakyat dengan cara dialog, pemerintahan yang bersih bisa dilakukan apabila ada dua hal, pembangunan sistem, pola rekrutmen yang benar,” ujar Jokowi.
Ketika disinggung mengenai koalisi, cawapres Hatta Rajasa menegaskan meski didukung banyak partai, pasangan Prabowo-Hatta akan tetap memberi kebebasan bagi partai-partai koalisi dalam bersikap jika menjabat dalam pemerintahan mendatang.
“Presiden dipilih langsung oleh rakyat oleh karena itu presiden memegang mandat rakyat, bertangugng jawab kepada rakyat bukan kepada partai politik, oleh sebab itu jangan pernah permisif, jangan pernah dalam koalisi tunduk kepada apa yang dimaui oleh partai-partai politik yang ada dalam koalisi,” kata Hatta.
Sementara bagi cawapres, Jusuf Kalla, pasangan Jokowi-JK merasa nyaman meski didukung hanya beberapa partai karena justeru tidak akan mengalami tekanan dari partai lain jika menjabat dalam pemerintahan.
Kalla mengatakan, “Kami bersyukur ini partai tidak banyak, berarti apa yang diharapkan, disangkakan bahwa kami tertekan, tidak sama sekali, karena semua iklas, keiklasanlah yang akan membentengi semua akibat negatif.”
Menyikapi debat pertama capres dan capwapres menjelang pilpres 2014, pengamat politik dari The Habibie Center, Bawono Kumoro kepada VoA menilai, meski kurang komunikatif, debat capres dan cawapres harus terus ditingkatkan. Menurutnya selain sebagai proses pencerdasan masyarakat, debat capres dan cawapres dapat dijadikan tradisi positif
“Debat ini memang merupakan hal yang baru di Indonesia dibandingkan negara lain seperti Amerika sangat akrab dengan tradisi ini, memang masih perlu waktu bagimana debat ini nantinya itu menjadi pegangan bagi pemilih untuk menagih janji kepada pemimpin yang terpilih nanti anda pernah menjanjikan ini di dalam debat, harus benar-benar dijalankan, artinya pelu waktu yang cukup panjang menjadikan debat ini semacam tradisi,” ujar Bawono.
Disisi lain, cawapres Hatta Rajasa menegaskan, pasangan Prabowo Hatta tetap akan memberi kebebasan bagi partai koalisi untuk bersikap, sementara menurut cawapres Jusuf Kalla, pasangan Jokowi-JK bersyukur dengan koalisi ramping karena akan jauh dari tekanan partai-partai lain.
Debat pertama yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) berlangsung di Jakarta hari Senin (9/6), bertema demokrasi, pemerintahan yang bersih serta kepastian hukum.
Menurut capres Prabowo Subianto, yang dibutuhkan Indonesia saat ini adalah demokrasi nyata yang mampu membawa kemakmuran bagi rakyat.
“Demokrasi bagi kami adalah alat, demokrasi adalah tangga menuju cita-cita kita yaitu Indonesia yang kuat dan sejahtera, kita ingin demokrasi yang produktif, bukan demokrasi yang destruktif, kita ingin demokrasi yang bisa membawa kemakmuran kepada rakyat Indonesia, untuk itu pemerintah yang bersih dari korupsi adalah syarat mutlak untuk mencapai ini, kepastian hukum adalah jaminan bagi negara untuk memberi rasa aman bagi seluruh warga negaranya,” papar Prabowo.
Sementara bagi capres Jokowi, demokrasi adalah suara rakyat dan pemerintahan bersih dapat dijalakan melalui dua cara.
“Demokrasi menurut kami adalah mendengar suara rakyat dan melaksanakannya, oleh sebaba itu setiap hari kami datang ke kampung-kampung, ke pasar-pasar, ke bantaran sungai, ke petani, ke tempat pelelangan ikan karena kami ingin mendengar suara rakyat dengan cara dialog, pemerintahan yang bersih bisa dilakukan apabila ada dua hal, pembangunan sistem, pola rekrutmen yang benar,” ujar Jokowi.
Ketika disinggung mengenai koalisi, cawapres Hatta Rajasa menegaskan meski didukung banyak partai, pasangan Prabowo-Hatta akan tetap memberi kebebasan bagi partai-partai koalisi dalam bersikap jika menjabat dalam pemerintahan mendatang.
“Presiden dipilih langsung oleh rakyat oleh karena itu presiden memegang mandat rakyat, bertangugng jawab kepada rakyat bukan kepada partai politik, oleh sebab itu jangan pernah permisif, jangan pernah dalam koalisi tunduk kepada apa yang dimaui oleh partai-partai politik yang ada dalam koalisi,” kata Hatta.
Sementara bagi cawapres, Jusuf Kalla, pasangan Jokowi-JK merasa nyaman meski didukung hanya beberapa partai karena justeru tidak akan mengalami tekanan dari partai lain jika menjabat dalam pemerintahan.
Kalla mengatakan, “Kami bersyukur ini partai tidak banyak, berarti apa yang diharapkan, disangkakan bahwa kami tertekan, tidak sama sekali, karena semua iklas, keiklasanlah yang akan membentengi semua akibat negatif.”
Menyikapi debat pertama capres dan capwapres menjelang pilpres 2014, pengamat politik dari The Habibie Center, Bawono Kumoro kepada VoA menilai, meski kurang komunikatif, debat capres dan cawapres harus terus ditingkatkan. Menurutnya selain sebagai proses pencerdasan masyarakat, debat capres dan cawapres dapat dijadikan tradisi positif
“Debat ini memang merupakan hal yang baru di Indonesia dibandingkan negara lain seperti Amerika sangat akrab dengan tradisi ini, memang masih perlu waktu bagimana debat ini nantinya itu menjadi pegangan bagi pemilih untuk menagih janji kepada pemimpin yang terpilih nanti anda pernah menjanjikan ini di dalam debat, harus benar-benar dijalankan, artinya pelu waktu yang cukup panjang menjadikan debat ini semacam tradisi,” ujar Bawono.
