Tautan-tautan Akses

Komisaris HAM PBB Tuduh Suriah Biarkan Warga Sipil yang Dikepung Kelaparan

  • Lisa Schlein

Kondisi seorang balita Suriah berusia 2,5 tahun, Hala al-Nufi, yang menderita kelainan metabolis, semakin memburuk akibat kekurangan pasokan makanan di Ghouta Timur yang dikepung pasukan pemerintah (Foto: 25 Oktober 2017).

Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Zeid Ra'ad Al Hussein menuduh pemerintah Suriah tidak memberikan pasokan makanan dan obat-obatan kepada ratusan ribu warga sipil yang terperangkap di Ghouta Timur, di pinggiran ibukota Damaskus.

Ghouta Timur dikepung oleh pasukan Pemerintah Suriah selama lebih dari empat tahun. Sedikitnya 350.000 warga sipil terjebak di sana tanpa akses pada bantuan untuk menyelamatkan nyawa.

Komisaris hak asasi manusia PBB, Zeid Ra-ad Al Hussein menyebut penolakan izin masuk makanan dan persediaan medis yang sangat dibutuhkan daerah tersebut menggeramkan. Dia mengatakan sejumlah foto anak-anak kelaparan yang mengerikan muncul dalam beberapa hari terakhir, menunjukkan penduduk Ghouta Timur menghadapi keadaan darurat kemanusiaan.

Juru bicara Komisariat Rupert Colville mengatakan berbagai kelompok bersenjata yang beroperasi di daerah tersebut juga mengganggu kerja organisasi kemanusiaan. Dia mengemukakan bentrokan antara kelompok-kelompok ini telah membatasi kemampuan warga sipil untuk bergerak bebas di wilayah tersebut selama berbulan-bulan.

"Jadi, kelompok oposisi bersenjata sesungguhnya juga bagian dari masalah. Pihak-pihak dalam konflik ini harus mengizinkan jalur bebas, teratur dan tanpa hambatan untuk makanan dan bantuan kemanusiaan lainnya dan tidak melakukan tindakan yang memungkiri penduduk dari hak atas makanan dan kesehatan," ujar Colville.

Colville mengatakan konvoi bantuan PBB terakhir mencapai Ghouta Timur pada akhir September. Namun, dia menambahkan Pemerintah Suriah hanya mengizinkan makanan dan bantuan lainnya dikirim ke 25.000 orang di tiga kota. Permintaan PBB untuk membantu daerah yang terkepung dan sulit dijangkau telah ditolak.

"Komisaris Tinggi mengingatkan semua pihak bahwa sengaja membuat warga sipil kelaparan sebagai metode perang merupakan pelanggaran jelas terhadap UU kemanusiaan internasional, dan mungkin merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan atau kejahatan perang," tambahnya.

Komisaris HAM PBB Al Hussein juga menyerukan kepada semua pihak yang memiliki pengaruh dalam konflik tersebut agar memudahkan pekerja kemanusiaan untuk mendapatkan akses ke Ghoutta Timur guna meringankan penderitaan populasi yang sangat membutuhkan bantuan. Komisaris Tinggi HAM tidak menyebutkan nama negara manapun, namun negara-negara yang berpengaruh pada rezim Suriah dan beberapa kelompok pemberontak termasuk Rusia, Amerika Serikat, Iran dan Turki. [as]

XS
SM
MD
LG