Ambisi Presiden Joko Widodo untuk memindahkan ibu kota ke IKN Nusantara semakin nyata. Hal tersebut dibuktikan dengan dirinya yang berhadapan langsung dengan para investor agar tidak ragu untuk menanamkan modalnya di ibu kota baru yang berlokasi di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
Ditemani oleh Dewan IKN Nusantara Tony Blair, dan Ketua Umum KADIN Indonesia Arsjad Rasyid dan beberapa Menteri, Jokowi bertemu para investor tersebut, dalam acara yang bertajuk Ibu Kota Nusantara Sejarah Baru Peradaban Baru di Balairung Djakarta Theater, Selasa (18/10) malam .
“Payung hukumnya sudah jelas yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. Itu sudah disetujui 93 persen dari fraksi-fraksi yang ada di DPR. Loh kurang apa lagi? Kalau ada yang masih kurang yakin, nanti sampaikan. Jadi sekali lagi, sudah tidak perlu lagi untuk dipertanyakan,” kata Presiden.
Jokowi menegaskan bahwa pemindahan ibu kota ke IKN Nusantara tersebut merupakan langkah Indonesia untuk membangun budaya kerja, pemikiran, dan basis ekonomi baru. Sebagai negara besar, katanya, Indonesia harus berani memiliki agenda besar untuk melangkah demi kemajuan bangsa.
“Jika kita tidak berani transformasi dari sekarang, sampai kapan pun kita akan sulit jadi negara maju,” tuturnya.
Ia menjelaskan, Nusantara adalah masa depan Indonesia yang mampu terwujud dengan adanya upaya bersama dari seluruh pihak, termasuk para investor. Untuk itu, pemerintah membuka peluang bagi para investor untuk turut serta mewujudkan transformasi peradaban Indonesia.
“Nusantara bisa terwujud dengan upaya bersama, bukan hanya pemerintah yang bergerak karena memang pemerintah hanya kurang lebih menyiapkan 20 persen dari budget yang ada. 80 persen kita berikan kesempatan kepada para investor, kepada investasi,” lanjutnya.
Bahkan, dalam kesempatan tersebut, Presiden mempersilakan para investor untuk memilih menanamkan modalnya di sektor manapun. Ia menekankan hal ini merupakan kesempatan emas yang tidak akan terulang lagi.
“Di financial center, di kawasan healthcare center, di kawasan education center, di housing area, di tourism area, silakan,” tambahnya.
Lebih jauh, Jokowi menjelaskan bahwa Nusantara nantinya akan dibangun dengan konsep kota pintar masa depan yang memiliki 70 persen area hijau. Ia menuturkan lahan yang digunakan dalam pembangunan IKN saat ini merupakan hutan produksi monokultur dengan satu jenis pohon, yaitu pohon eukaliptus yang ditebang setiap enam sampai tujuh tahun sekali.
Jokowi juga menambahkan, sumber energi di IKN nantinya adalah energi terbarukan, termasuk dalam hal transportasi. Ia menyebut pemerintah akan mengembangkan teknologi kendaraan otonom berbasis listrik atau autonomous vehicle (AV).
“Kemudian 80 persen transportasinya adalah transportasi umum, autonomous vehicle, tanpa awak dan tanpa supir. Jadi yang kita hargai di sana adalah pejalan kaki, yang kita hargai di sana adalah orang yang senang naik sepeda. Ten-minute city, jarak tempuh ke mana-mana itu adalah ada dalam 10 menit,” katanya.
Sementara itu, dalam kesempatan lain Jokowi juga meminta Dewan Penasihat IKN Tony Blair -- yang merupakan mantan perdana menteri Inggris -- untuk mempromosikan IKN Nusantara ke dunia internasional.
Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan Tony Blair menyampaikan sejumlah pemikiran terkait strategi promosi yang dapat dilakukan pemerintah Indonesia kepada Jokowi.
Tony Blair menyebut pemerintah dapat melakukan promosi ke beberapa negara lain seperti pemerintah Persatuan Emirat Arab (PEA) dan Republik Rakyat China (RRC), serta sejumlah perusahaan asing di kawasan Asia untuk berinvestasi di IKN.
“Tadi pikiran dari Pak Tony Blair, pengusaha dari pemerintah maksudnya dari Uni Emirat Arab dengan China. Kemudian tadi Saudi dengan Korea itu joint company," ungkap Luhut.
Luhut menuturkan, nantinya selain perusahaan asing, pengusaha lokal juga akan turut berinvestasi di IKN Nusantara.
"Perusahaan dari Indonesia itu nanti bahu-membahu dalam membangun IKN karena pembangunan ini bukan hanya gedungnya saja, tetapi seperti Presiden sampaikan, termasuk juga kepada roh-nya," tambahnya.
Apakah Investor akan Tertarik?
Sementara itu, pengamat tata kota Nirwono Yoga mengungkapkan langkah Jokowi yang terjun langsung meyakinkan para investor untuk menanamkan modalnya di IKN Nusantara akan terbilang berhasil apabila ada nota kesepakatan (Memorandum of Understanding/MoU) konkret yang dilakukan investor paling lambat pada akhir tahun ini.
“Yang kita tunggu adalah konkretnya. Ini untuk mengukur keberhasilan acara ini. Kita akan lihat dalam beberapa hari ini apakah ada MoU yang fisik isitilahnya, komitmen dari semua yang hadir di situ. Kalau sampai dengan akhir tahun tidak ada yang konkret perjanjiannya bisa dipastikan 2023 belum ada pembangunan fisik dari investor. Artinya acara tadi malam bisa dikatakan belum berhasil, kalau sampai belum ada komitmen,” ungkap Nirwono kepada VOA.
Selain itu, katanya, ada beberapa tantangan yang harus dipikirkan oleh pemerintah, dalam hal ini Badan Otorita IKN. Menurutnya, kemungkinan yang akan berinvestasi di IKN Nusantara adalah investor kakap yang menginginkan luasan lahan yang besar. Maka dari itu, apabila hal tersebut terjadi, maka bukan hal yang mudah untuk mengatur investor dalam pembangunan IKN Nusantara ke depannya.
“Tidak mudah (mengatur), karena investor juga punya perhitungan sendiri yang bisa jadi tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah. Misalnya saya punya cita-cita kota-kota di IKN ini kota yang entah itu smart, green dan sebagainya. Tapi saya sebagai investor belum tentu tertarik dengan konsep yang ditawarkan. Saya mau bangun di lahan saya, tapi dengan cara saya, uang-uang saya kan,” katanya.
Lebih jauh, ia tidak yakin dengan klaim pemerintah yang mengatakan banyak investor yang ingin berinvestasi di IKN. Pasalnya, kata dia, salah satu faktor penting yang dipertimbangkan investor adalah adanya kestabilan politik.
“Sebenarnya menguntungkan kalau secara politik stabil. Kalau ini dilakukan Pak Jokowi pada tahun 2014, berarti kan sudah 10 tahun. Itu saya jamin investornya sudah banyak yang mau. Karena selama 10 tahun minimal, kalau kita berinvestasi selama 10 tahun sudah jadi. karena tadi ada jaminan stabilitas politik. Faktanya, sekarang ini belum Pilpres saja, sudah mulai banyak gonjang ganjing. Ini baru pencalonan, tahun depan sudah mulai kampanye,” katanya.
“Sebagai investor itu merupakan suasana yang tidak kondusif. Apalagi nanti di 2024, kalau mau hitung-hitungan kasar sebagai investor, dia tinggal bersabar tidak lebih dari dua tahun,” pungkasnya. [gi/ab]
Forum