Mahkamah Agung Amerika hari Senin (25/6) menggugurkan tiga pasal dalam undang-undang Arizona tahun 2010 mengenai aturan keras untuk menindak imigran gelap. Namun, Mahkamah mengatakan bahwa keputusannya untuk menegakkan yang disebut pasal “Tunjukkan dokumen Anda” kemungkinan akan menghadapi berbagai tantangan hukum lainnya.
Berdasarkan apa yang dikatakan oleh para penentang undang-undang itu mengenai langkah-langkah Mahkamah Agung hari Senin, jelas bahwa pertentangan itu masih jauh dari selesai.
Deepak Bhargava dari LSM 'Pusat Perubahan Masyarakat' mengatakan penegakan pasal “Tunjukkan dokumen Anda” itu akan membuat banyak orang, termasuk warga Amerika, sebagai sasaran upaya penindakan berdasarkan undang-undang imigrasi Arizona.
“Mahkamah Agung hari ini menguatkan tindakan mencurigai orang berdasarkan rasnya yang akan berdampak pada warga Amerika yang dicurigai karena ras dan warna kulit mereka. Ini adalah keputusan yang menimbulkan mala petaka bagi hak-hak sipil dan kebebasan sipil di Amerika,” ujar Bhargava.
Tapi kepala polisi daerah Joe Arpaio, seorang pendukung vokal undang-undang Arizona itu mengatakan pihak berwenang setempat telah menerima pelatihan seksama dalam melakukan pengecekan surat-surat identitas diri. Setelah keputusan Mahkamah Agung itu, dia menyatakan dukungan terhadap perlunya negara bagian melaksanakan pasal tersebut.
“Ini untuk memastikan apakah seseorang berada di Amerika secara gelap bila kita curiga. Saya kira itu penting. Kita telah melakukannya selama empat tahun. Saya kira itu adalah keputusan yang baik,” sanggah Arpaio.
Presiden Barack Obama mengatakan dia gembira dengan keputusan Mahkamah Agung itu, seraya menambahkan apa yang jelas dari keputusan itu adalah bahwa Kongres Amerika harus melakukan reformasi imigrasi. Tetapi dia menyampaikan keprihatinan bahwa pasal “Tunjukkan dokumen Anda” dalam undang-undang itu tidak digugurkan.
Kini lima negara bagian lain memiliki undang-undang serupa undang-undang Arizona itu, dan menunggu keputusan Mahkamah Agung untuk mulai menerapkan solusi mereka sendiri bagi masalah imigrasi.
Imigrasi adalah topik yang hangat diperdebatkan dalam kampanye pemilu presiden tahun ini. Presiden Obama, seorang Demokrat, dan Mitt Romney, calon penantangnya dari Partai Republik, mengandalkan pemilih Hispanik yang sangat berkepentingan dengan isu itu.
Romney menggunakan keputusan itu untuk mengecam Obama karena tidak adanya rencana imigrasi. Dia mengatakan setiap negara bagian “berkewajiban dan berhak untuk mengamankan perbatasannya” manakala pemerintah federal “telah gagal memenuhi tanggang jawabnya.”
Para pendukung undang-undang Arizona itu mengatakan adalah ketidakmampuan pemerintah federal untuk menegakkan undang-undang imigrasi nasional yang memaksa negara bagian menerapkan undang-undang itu.
Mahkamah Agung menyatakan empati bagi keprihatinan Arizona tentang masalah imigrasi, tapi menganggap negara bagian itu melampaui batas-batas hukum dengan bagian-bagian kunci undang-undang itu.
Para hakim agung menolak tiga pasal undang-undang imigrasi Arizona itu – yang menetapkan sebagai kejahatan bagi imigran tanpa izin kerja untuk mencari pekerjaan; menetapkan sebagai kejahatan bagi imigran kalau tidak membawa dokumen pendaftaran; dan memberi wewenang kepada polisi untuk menangkap imigran yang mereka anggap bisa dideportasi.
Lima hakim agung memberikan suara menolak ketiga pasal tersebut, sementara keempat hakim yang berbeda pendapat mengemukakan bahwa seluruh undang-undang itu seharusnya ditegakkan.
Berdasarkan apa yang dikatakan oleh para penentang undang-undang itu mengenai langkah-langkah Mahkamah Agung hari Senin, jelas bahwa pertentangan itu masih jauh dari selesai.
Deepak Bhargava dari LSM 'Pusat Perubahan Masyarakat' mengatakan penegakan pasal “Tunjukkan dokumen Anda” itu akan membuat banyak orang, termasuk warga Amerika, sebagai sasaran upaya penindakan berdasarkan undang-undang imigrasi Arizona.
“Mahkamah Agung hari ini menguatkan tindakan mencurigai orang berdasarkan rasnya yang akan berdampak pada warga Amerika yang dicurigai karena ras dan warna kulit mereka. Ini adalah keputusan yang menimbulkan mala petaka bagi hak-hak sipil dan kebebasan sipil di Amerika,” ujar Bhargava.
Tapi kepala polisi daerah Joe Arpaio, seorang pendukung vokal undang-undang Arizona itu mengatakan pihak berwenang setempat telah menerima pelatihan seksama dalam melakukan pengecekan surat-surat identitas diri. Setelah keputusan Mahkamah Agung itu, dia menyatakan dukungan terhadap perlunya negara bagian melaksanakan pasal tersebut.
“Ini untuk memastikan apakah seseorang berada di Amerika secara gelap bila kita curiga. Saya kira itu penting. Kita telah melakukannya selama empat tahun. Saya kira itu adalah keputusan yang baik,” sanggah Arpaio.
Presiden Barack Obama mengatakan dia gembira dengan keputusan Mahkamah Agung itu, seraya menambahkan apa yang jelas dari keputusan itu adalah bahwa Kongres Amerika harus melakukan reformasi imigrasi. Tetapi dia menyampaikan keprihatinan bahwa pasal “Tunjukkan dokumen Anda” dalam undang-undang itu tidak digugurkan.
Kini lima negara bagian lain memiliki undang-undang serupa undang-undang Arizona itu, dan menunggu keputusan Mahkamah Agung untuk mulai menerapkan solusi mereka sendiri bagi masalah imigrasi.
Imigrasi adalah topik yang hangat diperdebatkan dalam kampanye pemilu presiden tahun ini. Presiden Obama, seorang Demokrat, dan Mitt Romney, calon penantangnya dari Partai Republik, mengandalkan pemilih Hispanik yang sangat berkepentingan dengan isu itu.
Romney menggunakan keputusan itu untuk mengecam Obama karena tidak adanya rencana imigrasi. Dia mengatakan setiap negara bagian “berkewajiban dan berhak untuk mengamankan perbatasannya” manakala pemerintah federal “telah gagal memenuhi tanggang jawabnya.”
Para pendukung undang-undang Arizona itu mengatakan adalah ketidakmampuan pemerintah federal untuk menegakkan undang-undang imigrasi nasional yang memaksa negara bagian menerapkan undang-undang itu.
Mahkamah Agung menyatakan empati bagi keprihatinan Arizona tentang masalah imigrasi, tapi menganggap negara bagian itu melampaui batas-batas hukum dengan bagian-bagian kunci undang-undang itu.
Para hakim agung menolak tiga pasal undang-undang imigrasi Arizona itu – yang menetapkan sebagai kejahatan bagi imigran tanpa izin kerja untuk mencari pekerjaan; menetapkan sebagai kejahatan bagi imigran kalau tidak membawa dokumen pendaftaran; dan memberi wewenang kepada polisi untuk menangkap imigran yang mereka anggap bisa dideportasi.
Lima hakim agung memberikan suara menolak ketiga pasal tersebut, sementara keempat hakim yang berbeda pendapat mengemukakan bahwa seluruh undang-undang itu seharusnya ditegakkan.
