Setelah Pemerintah melalui rapat kabinet terbatas bidang politik keamanan yang dipimpin langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memutuskan untuk melarang keberadaan gerakan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) di Indonesia, Kementerian Agama dalam waktu dekat akan mengumpulkan tokoh dan pimpinan organisasi massa (ormas) Islam untuk membahas hal itu. Menter Agama Lukman Hakim Saifuddin di Jakarta Selasa (5/8) menjelaskan Kementerian Agama bersama para tokoh dan pimpinan ormas Islam akan mencari formula yang tepat untuk menyikapi masalah ISIS tersebut.
Menteri agama mengatakan akan mengumpulkan tokoh-tokoh ormas Islam untuk kemudian mendiskusikan membahas dan kemudian menindak lanjuti apa langkah-langkah kedepan yang bisa dilakukan bersama dalam rangka mensikapi fenomena berkembangnya paham yang diusung oleh ISIS.
Lukman Hakim menambahkan, Kementrian Agama akan berupaya keras melakukan sosialisasi kepada seluruh ormas dan kelompok Islam di Indonesia terkait ancaman serius dari kelompok ISIS ini. Lukman menegaskan, penggunaan cara-cara kekerasan oleh kelompok ISIS sangat bertentantangan dengan ajaran Islam.
Badan Nasional Penanggulangan Teroris / BNPT mensinyaliir ada beberapa kelompok Islam di Indonesia yang sudah menyatakan bergabung atau bersimpati dengan perjuangan ISIS. Kepala BNPT Ansyad Mbaai menyebut diantaranya adalah kelompok Jamaah Anshorut Tauhid / JAT pimpinan Ustad Abu Bakar Baasyir. Saat dikonfirmasi Juru Bicara JAT Ahmad Fatih menyebutkan anggota JAT yang mendukung ISIS tidak banyak bila dibandingkan dengan jumlah anggota yang tersebar di beberapa wilayah.
Sementara itu Pemerintah dikejutkan dengan kemunculan video ajakan bergabung dengan ISIS. Dalam video yang diunggah di situs youtube tampak beberapa orang asal Indonesia membawa senjata api laras panjang. Satu dari mereka mengaku bernama Abu Muhammad al-Indonesi. Ia mengajak umat Islam di Indonesia berjihad ke Irak dan Suriah.
Video ajakan jihad itu merupakan video terbaru dan diunggah oleh Jihadology pada 22 Juli 2014. Bulan lalu, ISIS juga merilis video yang berisi ajakan dari warga Australia, Jerman, dan Kanada.
Terkait hal ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto memerintahkan Menteri Komunikasi dan Informasi Tifatul Sembiring untuk segera menghapus tayangan video itu.
