Dalam laporan tahunan yang dirilis hari Kamis (27/6), Minority Rights Group International atau Kelompok Hak Minoritas International, sebuah organisasi hak asasi manusia, mengatakan meningkatnya permintaan untuk sumber daya global dan melonjaknya pertumbuhan di Asia akan menyebabkan semakin banyaknya konflik dan memaksa pemukiman kembali masyarakat adat.
Laporan itu mengatakan permintaan untuk sumber daya meliputi bidang seperti penebangan hutan dan pembangunan bendungan, pengeboran minyak, gas atau mineral, pariwisata pantai, perikanan komersial, taman konservasi dan pertanian berskala besar.
Carl Soderbergh, juru bicara Kelompok Hak Minoritas International, mengatakan menurunnya ekonomi global, tekanan untuk meningkatkan sumber pemasukan, pertumbuhan pasar biofuel, dan eksploitasi sumber daya alam, telah menciptakan sebuah "badai sempurna" yang membuat kelompok minoritas dan masyarakat adat menanggung akibatnya.
"Dalam hal kecenderungan global, telah terjadi intensifikasi eksploitasi sumber daya alam ke wilayah yang dihuni oleh minoritas dan penduduk asli dan kita melihat hal ini terjadi di Amerika Latin, sedang dalam hal pertambangan kita lihat proyek pasir aspal di Alberta, Amerika Utara. Di Eropa misalnya, kita melihat ladang kincir angin dan tambang bijih besi di Artik," papar Carl Soderbergh.
Di Afrika, perhatian telah difokuskan pada penyewaan ratusan ribu hektar lahan untuk perusahaan dan pemerintah asing dalam pertanian komersial. Soderbergh mengatakan gejala ini mengkhawatirkan.
"Ini adalah gelombang yang telah meningkat dan semakin meningkat selama 16 tahun terakhir ini. Setiap semua orang maupun pemerintah mengejar paradigma pembangunan dominan, di mana masyarakat adat tidak punya tempat, dan ini adalah masalah,” ujar Carl Soderbergh.
Di Asia, khususnya Asia Tenggara, pembangunan pertambangan dan konstruksi bendungan dan pengembangan proyek memiliki dampak yang luas terhadap ratusan masyarakat adat setempat.
Nicole Girard, Program Director untuk Asia Kelompok Hak Minoritas International, mengatakan pertikaian mengenai tanah meningkat di Asia Tenggara, disebabkan investasi asing, terutama dari Tiongkok.
"Ini jelas meningkat, seperti eksploitasi sumberdaya alam di wilayah masyarakat adat. Tapi salah satu alasan di Asia Tenggara adalah karena ekonomi Laos dan Vietnam saat ini terbuka untuk investasi asing, termasuk investasi dari Tiongkok dan Birma,” kata Girard.
Girard mengatakan meningkatnya pertempuran di negara bagian etnis Kachin yang berada di bawah kekuasaan Birma selama setahun belakangan ini secara langsung terkait dengan konflik atas investasi sumber daya alam sebagian besar dari Tiongkok.
Laporan itu mengatakan permintaan untuk sumber daya meliputi bidang seperti penebangan hutan dan pembangunan bendungan, pengeboran minyak, gas atau mineral, pariwisata pantai, perikanan komersial, taman konservasi dan pertanian berskala besar.
Carl Soderbergh, juru bicara Kelompok Hak Minoritas International, mengatakan menurunnya ekonomi global, tekanan untuk meningkatkan sumber pemasukan, pertumbuhan pasar biofuel, dan eksploitasi sumber daya alam, telah menciptakan sebuah "badai sempurna" yang membuat kelompok minoritas dan masyarakat adat menanggung akibatnya.
"Dalam hal kecenderungan global, telah terjadi intensifikasi eksploitasi sumber daya alam ke wilayah yang dihuni oleh minoritas dan penduduk asli dan kita melihat hal ini terjadi di Amerika Latin, sedang dalam hal pertambangan kita lihat proyek pasir aspal di Alberta, Amerika Utara. Di Eropa misalnya, kita melihat ladang kincir angin dan tambang bijih besi di Artik," papar Carl Soderbergh.
Di Afrika, perhatian telah difokuskan pada penyewaan ratusan ribu hektar lahan untuk perusahaan dan pemerintah asing dalam pertanian komersial. Soderbergh mengatakan gejala ini mengkhawatirkan.
"Ini adalah gelombang yang telah meningkat dan semakin meningkat selama 16 tahun terakhir ini. Setiap semua orang maupun pemerintah mengejar paradigma pembangunan dominan, di mana masyarakat adat tidak punya tempat, dan ini adalah masalah,” ujar Carl Soderbergh.
Di Asia, khususnya Asia Tenggara, pembangunan pertambangan dan konstruksi bendungan dan pengembangan proyek memiliki dampak yang luas terhadap ratusan masyarakat adat setempat.
Nicole Girard, Program Director untuk Asia Kelompok Hak Minoritas International, mengatakan pertikaian mengenai tanah meningkat di Asia Tenggara, disebabkan investasi asing, terutama dari Tiongkok.
"Ini jelas meningkat, seperti eksploitasi sumberdaya alam di wilayah masyarakat adat. Tapi salah satu alasan di Asia Tenggara adalah karena ekonomi Laos dan Vietnam saat ini terbuka untuk investasi asing, termasuk investasi dari Tiongkok dan Birma,” kata Girard.
Girard mengatakan meningkatnya pertempuran di negara bagian etnis Kachin yang berada di bawah kekuasaan Birma selama setahun belakangan ini secara langsung terkait dengan konflik atas investasi sumber daya alam sebagian besar dari Tiongkok.
