Enam pengungsi etnis Rohingya berhasil mendarat di perairan Aceh Barat di kawasan Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, Rabu sore (20/3). Keenamnya merupakan bagian dari rombongan seratusan warga etnis Rohingya yang berupaya mencapai Aceh dari Bangladesh, yang kapalnya terbalik di perairan provinsi itu.
Pelaksana tugas Camat Samatiga, Mimi Al Nur, mengatakan enam orang etnis Rohingya yang telah mendarat di wilayahnya terdiri dari dua laki-laki dan empat perempuan. Mereka telah ditempatkan sementara di aula Kantor Camat Samatiga.
“Kemarin masyarakat melaporkan jika ada etnis Rohingya mendarat di pantai kecamatan kami. Kemudian, enam orang etnis Rohingya itu diantar ke kantor camat menggunakan becak mesin,” katanya kepada VOA, Kamis (21/3) pagi.
Menurut Mimi Al Nur, saat ini ratusan etnis Rohingya lainnya yang berada di laut masih dievakuasi ke darat oleh tim gabungan dari Basarnas Aceh Barat. Namun belum diketahui pasti berapa jumlah etnis Rohingya yang masih terombang-ambing di laut. Plt Camat Samatiga itu juga menerima informasi jika ada yang meninggal dunia dalam rombongan etnis Rohingya tersebut.
“Posisi kapal mereka sudah terbalik. Jadi berapa jumlah laki-laki dan perempuan kami belum mengetahui. Menurut informasi ada juga yang meninggal dunia,” ujar Mimi Al Nur.
Pemerintah setempat saat ini masih berkoordinasi untuk menentukan titik di mana rombongan etnis Rohingya itu akan diturunkan.
“Saya lagi berkoordinasi menentukan titik di mana mereka akan diturunkan. Jadi diperkirakan sekitar jam 12.00 WIB mereka akan didaratkan. Kami masih koordinasi di mana lokasi pendaratannya,” jelas Mimi Al Nur.
KontraS Serukan Pemerintah Beri Bantuan
Sementara itu Koordinator KontraS Aceh, Azharul Husna, menyarankan agar pemerintah setempat harus memberikan bantuan terhadap etnis Rohingya itu.
“Mereka sedang bertarung antara hidup dan mati sehingga membantu orang-orang yang mencari perlindungan keselamatan menjadi ibadah di bulan Ramadan. Sehingga upaya-upaya penolakan dan pengusiran sebaiknya tidak dilakukan karena penting untuk mengenali siapa pengungsi Rohingya dan mengapa pergi dari negaranya serta mencari keselamatan,” katanya kepada VOA.
Pemerintah setempat juga diminta untuk menberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak terjadi penolakan terhadap etnis Rohingya seperti di beberapa wilayah.
“Ini menjadi pekerjaan pemerintah pusat maupun daerah untuk bekerja sama memberikan pemahaman dan informasi yang komprehensif kepada publik terutama masyarakat Aceh Barat terkait pelanggaran hak asasi manusia etnis Rohingya itu,” ujarnya.
Perlu Sanksi Serius terhadap Myanmar
Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Untuk Situasi Hak-hak Asasi Manusia (HAM) di Myanmar Thomas Andrews, pada Rabu (20/3) mengatakan harus ada langkah serius masyarakat internasional “untuk membantu mencegah pemerintahan terror junta mengambil langkah-langkah semacam itu.”
“Harus ada sanksi yang terkoordinir, fokus dan terarah terhadap pemerintah junta militer Myanmar. Sanksi yang nyata – misalnya dengan mengambil senjata mereka – akan menghentikan “ide legitimasi mereka," kata Andrews.
Andrews menggarisbawahi “junta militer Myanmar akan melakukan apa saja dan segala cara untuk memproyeksikan atau menunjukkan legitimasi mereka. Mereka melakukan hal ini setiap kali ada masyarakat internasional yang memperlakukan mereka seolah-olah mereka adalah pemerintah yang sah. Harus dicatat bahwa mereka bukan pemerintah yang sah.”
Sekitar 740.000 warga etnis minoritas Muslim-Rohingya melarikan diri ke Myanmar pada Agustus 2017 ketika militer melancarkan serangan yang kejam terhadap mereka dengan alasan serangan itu merupakan pembalasan terhadap tewasnya beberapa tentara Myanmar. [aa/em]
Forum