Pemerintah Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, Minggu (14/3), meluncurkan kampanye “Taki Mi’guru” untuk memulihkan kegiatan belajar-mengajar yang sempat terhenti karena gempa bumi pada Januari lalu dan mengembalikan semangat belajar anak-anak.
Nandang Cahyono, Koordinator Bidang Perencanaan dan Program Kelompok Kerja (Pokja) Pendidikan Mamuju, yang menginisiasi kampanye itu, mengatakan anak-anak yang terdampak gempa cukup lama tidak mengikuti kegiatan belajar karena harus ikut orang tua mereka mengungsi. Sementara, kegiatan belajar sebelumnya sudah terganggu oleh pandemi virus corona (COVID-19).
Karena kegiatan belajar terhenti, menurut identifikasi Pokja Pendidikan, semangat belajar anak-anak makin menurun. Akhirnya, mereka mulai keranjingan bermain game online atau memilih membantu orang tua bekerja di kebun atau menangkap ikan di laut.
“Ya ini mengkhawatirkan. Jangan-jangan ini bencana ketiganya. Kalau kita biarkan begitu, anak -anak sudah tidak punya semangat belajar lagi. Mari kita ramai-ramai membuat kegiatan kampanye TakiMi’Guru ini,” ujar Nandang Cahyono, yang akrab dipanggil Nando, kepada VOA, Selasa (16/3).
Kampanye Taki Mi’guru, yang dalam Bahasa Indonesia artinya “Ayo, Kembali Belajar” melibatkan 136 relawan. Mereka mengajar anak-anak di empat kecamatan yang paling terdampak gempa, yaitu Simboro, Mamuju, Tapalang dan Tapalang Barat.
Dalam kampanye itu, anak-anak belajar dalam kelompok-kelompok kecil. Kegiatan belajar dilakukan dengan cara yang menyenangkan dan tetap mengikuti protokol kesehatan pencegahan COVID-19.
Taki Mi’Guru juga berupaya meningkatkan peran orang tua untuk mendampingi anak-anak dalam belajar, termasuk peran masyarakat di desa untuk terlibat dalam pemulihan pendidikan pascabencana.
“Ada guru yang rumahnya juga ikut rusak, ikut juga mengungsi sehingga beban psikologisnya ikut mempengaruhi mood dia untuk mengajar. Nah itu yang coba kita bantu. Coba kita isi bersama teman-teman di sini untuk mengisi gap (kekosongan) itu,” kata Nandang Cahyono.
Di empat kecamatan tersebut, gempa pada 15 Januari lalu merusak 67 bangunan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), 87 Sekolah Dasar dan enam Sekolah Menengah Pertama di Mamuju. Data Pokja pendidikan menyebutkan dua guru meninggal dan lebih dari 300 guru luka-luka akibat gempa.
Murniani, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju, mengakui ada penurunan keterlibatan orang tua dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak karena harus mengungsi.
“Kemudian ada juga yang trauma. Anaknya lalu tidak dilepaskan untuk belajar karena ketakutan dan traumanya selama ini,” kata Murniani dalam sebuah diskusi daring, Senin (15/3).
Dia menambahkan bencana gempa bumi makin menyulitkan kegiatan belajar di wilayah yang sebelumnya sudah terdampak pandemi COVID-19. Terbatasnya jaringan internet menyebabkan tidak semua siswa bisa melakukan pembelajaran daring.
Data dari Save The Children Indonesia menyebutkan sebanyak 600 ribu sekolah tutup yang menyebabkan sekitar 60 juta anak harus menjalani pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau belajar dari rumah. Meski ada sekolah di zona tertentu yang diperbolehkan dibuka dengan memenuhi persyaratan tertentu, tetapi sebagian besar anak tetap harus belajar dari rumah, baik secara daring maupun luring. Sayangnya, banyak anak di Indonesia yang tidak mampu belajar daring.
CEO Save the Children Indonesia, Selina Patta Sumbung, dalam pernyataan kepada VOA, Senin (15/3), mengatakan menurut studi global Save The Children pada Juli 2020, di 46 negara khususnya Indonesia, menunjukkan delapan dari 10 anak tidak dapat mengakses bahan pembelajaran yang memadai.
“Empat dari 10 anak kesulitan memahami pekerjaan rumah, dan fakta bahwa minimal satu persen anak tidak belajar apapun selama PJJ,” kata Selina.
Hal ini berimplikasi terhadap pendidikan di Indonesia, seperti menurunnya motivasi belajar dan kembali ke sekolah, menurunnya kemampuan literasi dan numerasi, dan ancaman putus sekolah karena anak harus bekerja dan atau menikah dini. Lebih jauh lagi, anak akan kehilangan pembelajaran yang kemudian dapat mempengaruhi perolehan kesempatan mengakses pendidikan tinggi dan pekerjaan, serta menghasilkan pendapatan di masa depan.
Anak, guru, dan orang tua menghadapi tantangan dalam menerapkan PJJ, mulai dari keterbatasan materi dan akses terhadap pembelajaran serta pengajaran hingga keterbatasan infrastruktur, seperti akses internet dan listrik yang tidak merata. Tantangan lain adalah keterampilan guru untuk melakukan PJJ, kapasitas orang tua mendampingi anak belajar, serta kemampuan anak beradaptasi dan belajar mandiri.
Selain itu, tantangan terbesar juga adalah menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman untuk anak. Studi Global Save the Children mendapati bahwa dua pertiga atau 63 persen anak perempuan lebih banyak dibebani tugas rumah, dibanding anak laki–laki yang sebanyak 43 persen.
Hal ini juga relevan dengan pengakuan 23 persen orang tua yang mengasuh dalam kondisi tertekan karena situasi pandemi. Selain itu, satu dari delapan orang tua menyatakan telah terjadi kekerasan di rumahnya. Suara anak yang ingin sekolah/madrasah segera dibuka karena takut dikawinkan pun, juga patut menjadi perhatian. [yl/ft]
