Tautan-tautan Akses

Jokowi-Prabowo Berharap Dukungan Keluarga Gus Dur


Pasangan capres-cawapres Jokowi-Ma'ruf dan Prabowo-Sandi saat mengucap "Deklarasi Damai Pemilu" dipimpin oleh Ketua KPU Arief Budiman di Jakarta (23/9).

Pasangan calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin serta pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sama-sama berharap mendapat dukungan dari keluarga Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dalam pemilu ini.

Calon wakil presiden Ma'ruf Amin akan berkunjung ke rumah keluarga almarhum Presiden Indonesia ke-4 Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, di Ciganjur, Jakarta Selatan, Rabu (26/9) besok.

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf, Abdul Kadir Karding mengatakan selain untuk bersilaturahmi dengan istri Gus Dur, Sinta Nuriyah, kunjungan itu sekaligus untuk mendapatkan dukungan keluarga Gus Dur. Hal ini dinilai penting karena visi dan misi Jokowi-Ma'ruf banyak yang mewakili dari gagasan Gus Dur.

"Soal penentuan sikap kita serahkan ke beliau-beliau. Kita berharap beliau bisa bersama dan bergabung dengan kita, apalagi dengan kelompok Gusdurian itu akan menjadi penyemangat dan energi baru bagi TKN Jokowi-Ma'ruf," jelas Abdul Kadir Karding di Posko Cemara Jakarta, Selasa (25/9).

Mantan Ibu Negara Shinta Nuriyah Abdurrahman Wahid akan bersikap netral dalam Pilpres 2019. (foto: dok)
Mantan Ibu Negara Shinta Nuriyah Abdurrahman Wahid akan bersikap netral dalam Pilpres 2019. (foto: dok)

Keluarga Gus Dur memang menjadi rebutan kedua pasangan calon yang akan maju pada pemilihan Presiden 2019 mendatang yakni Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dan Jokowi-Ma'ruf Amin, karena dinilai dapat mempengaruhi suara pemilih, terutama warga Nadhliyin. Sebelumnya Sinta Nuriyah sudah pernah menerima kunjungan dari Jokowi, Prabowo dan Sandiaga. Kendati demikian, Sinta menegaskan akan bersikap netral pada pemilu 2019.

Berbeda dengan Sinta, putri Gus Dur yakni Yenny Wahid mengatakan akan memilih mendukung salah satu pasangan calon. Dukungan tersebut akan disampaikan Yenny pada hari Rabu (26/9).

Di samping berharap dukungan dari keluarga Gus Dur, TKN Jokowi-Maruf menyatakan sudah menyiapkan sejumlah program kampanye untuk memenangkan kandidat mereka. Di antaranya yaitu kampanye dalam bidang ekonomi.

Juru bicara TKN Irma Suryani Chaniago mengatakan kampanye ekonomi nantinya akan dibagi menjadi tiga bagian yaitu yang sudah berjalan, sedang berjalan dan yang akan dilakukan.

Juru bicara TKN, Irma Suryani Chaniago (foto: VOA/A. Bhagaskoro).
Juru bicara TKN, Irma Suryani Chaniago (foto: VOA/A. Bhagaskoro).

"Terkait nawacita kedua, bahwa pemerintah sekarang ini sedang memfokuskan kepada peningkatan SDM, itu juga sudah dimulai dengan merenovasi atau melakukan perbaikan Balai Latihan Kerja (BLK) di seluruh Indonesia. Ada lebih dari 1000 BLK yang sudah disiapkan agar skill pekerja kita bisa bersaing di pasar bebas tenaga kerja," jelas Suryani.

Irma Suryani menambahkan pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin juga akan membuat program wajib belajar dari sembilan tahun menjadi dua belas tahun guna semakin meningkatkan sumber daya manusia Indonesia.

Sementara itu juru bicara TKN lainnya, Arya Sinulingga, mengatakan melihat dukungan kepala daerah, TKN optimis akan mampu memenangkan pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

"Mengenai strategi di sembilan daerah kita lemah. Yang pertama, rata-rata di 9 lokasi itu, bupati atau kepala daerahnya mendukung kita. Karena apa,karena mereka telah merasakan kebijakan dari Pak Jokowi. Artinya support dari orang-orang di sana telah merasa selama lima tahun," kata Arya.

Jokowi-Prabowo Berharap Dukungan Keluarga Gus Dur
mohon tunggu

No media source currently available

0:00 0:03:53 0:00

Arya Sinulingga menambahkan dukungan dari kepala daerah tersebut akan menambah kekuatan kampanye Jokowi-Ma'ruf di berbagai daerah. Sejumlah daerah yang sudah menyatakan dukungan pada Jokowi antara lain Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Gubernur Papua Lukas Enembe.

Sementara terkait rencana Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon dan terpidana kasus ITE, Buni Yani, membentuk Paguyuban Korban Kriminalisasi dan Persekusi Rezim Jokowi (PKKPRJ), Abdul Karding menilai hal tersebut mengada-ada. Ia mengatakan pemerintahan Jokowi selama ini belum pernah mengkriminalkan ulama ataupun kelompok lainnya. [Ab/em]

XS
SM
MD
LG