Presiden Joko Widodo menjalankan prosesi unik berupa penyatuan air dan tanah di Kawasan Titik Nol Kilometer Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, Senin (14/3). Prosesi ini sebagai tanda dimulainya prosesi pembangunan ibu kota negara yang baru.
“Pada hari ini Senin 14 Maret 2022, kita hadir bersama-sama di sini dalam rangka sebuah cita-cita besar dan pekerjaan besar yang akan kita segera mulai yaitu, pembangunan Ibu Kota Nusantara,”ungkap Jokowi.
Jokowi menjelaskan air dan tanah tersebut sengaja diambil dari 34 provinsi oleh masing-masing gubernur yang disatukan ke dalam sebuah gentong. Hal ini, ujarnya, merupakan simbol dari kebhinekaan, dan persatuan yang kuat dari seluruh provinsi di tanah air dalam rangka mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara.
“Saya hadir di sini bersama-sama dengan 34 Gubernur dari 34 provinsi di seluruh tanah air, bersama-sama dengan 15 tokoh masyarakat dari Kalimantan Timur, dan kita tahu baru saja tadi tanah dan air, yang di bawa oleh 34 gubernur telah kita satukan, di tempat yang akan menjadi lokasi IKN dan saya ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada para gubernur, ini merupakan bentuk dari kebhinekaan kita, dan persatuan yang kuat diantara kita dalam rangka membangun Ibu Kota Nusantara ini,” jelasnya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini yakin dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, swasta dan seluruh masyarakat, proses pembangunan IKN akan berjalan dengan baik dan lancar.
Makna Penyatuan Air dan Tanah
Dalam kesempatan terpisah, Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono menjelaskan lebih lanjut makna penyatuan air dan tanah dari seluruh provinsi di tanah air.
"Kenapa tanah dan air? Tentunya adalah kita adalah negara nusantara yang dari ujung Aceh sampai Papua dan kearifan lokal itu berbeda-beda, dituangkan di dalam sebuah simbolis tanah dan simbolis air dijadikan satu menjadi kalimat Tanah Air. Kira-kira seperti itu. Para gubernur sudah melakukan prosesi itu di masing-masing tempatnya dan puncaknya bersama Bapak Presiden," jelas Kasetpres.
Bukan hanya prosesi penyatuan air dan tanah, Presiden Jokowi bersama rombongan terbatas rencananya juga akan berkemah di kawasan IKN, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur pada Senin (14/3) malam, hingga Selasa (15/3).
Lokasi perkemahan sekitar 2,7 kilometer dari titik nol. Heru menjelaskan, pihaknya telah menyiapkan keperluan menginap Presiden dengan sederhana, tanpa mengurangi aspek keamanan.
"Kami ketika menginap di IKN ini tentunya apa adanya. Bapak Presiden kami siapkan tenda yang sederhana dan lain-lain tentunya tidak mengurangi keamanan beliau," ujar Heru.
Kesan dan Pesan Gubernur
Sejumlah Gubernur dan perwakilan dari seluruh provinsi yang hadir dalam prosesi penyatuan air dan tanah secara simbolis menyampaikan sejumlah kesan, pesan dan harapannya terhadap pembangunan IKN.
Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor yang mewakili seluruh lapisan masyarakat di provinsinya mendukung penuh pembangunan IKN.
"Saya kira tadi akan berdampak luas dari segi pemerataan dan keadilan pembangunan di seluruh nusantara ini. Karena kalau kita tarik garis silang begini maka ibu kota ini berada pada titik silang itu. Jadi dampak semuanya apakah itu ekonomi, pembangunan, dan segala kesejahteraan masyarakat akan mengikutinya secara otomatis," ucap Isran.
Senada dengan Isran, Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor Laiskodat berharap agar pembangunan ibu kota baru tersebut dapat menciptakan pemerataan ekonomi di seluruh Indonesia.
"Bagi Nusa Tenggara Timur ini sesuatu yang baik karena kami lihat bahwa pemerataan ekonomi itu dapat dilakukan sehingga ibu kota baru yang akan ada ini memberikan pertumbuhan baru bagi kawasan, baik di Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, bahkan Papua," ucap Viktor.
Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan juga turut mendukung pembangunan IKN tersebut. Dominggus menjelaskan bahwa waktu yang diperlukan untuk menuju lokasi IKN jauh lebih singkat dibandingkan ke DKI Jakarta sehingga dapat mempermudah urusan penyelenggaraan pemerintahan.
"Ke depan, semua urusan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanan pembangunan pimpinan kepada masyarakat yang berhubungan dengan kepala negara ataupun kepala pemerintahan, ataupun kita berhubungan dengan menteri terkait ini kan tidak terlalu jauh lagi, dan ini dari sisi cost juga sudah lebih murah lagi," tuturnya.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan bahwa pembangunan IKN dapat menjadi salah satu kesempatan untuk meraih predikat kota terbaik di dunia.
"Untuk menjadi kota terbaik dunia itu satu dari sisi sistemnya harus smart, green, zero carbon. Yang kedua dari sisi desain, biasanya yang terdesain kota-kota bikinan swasta, kalau kota bikinan negara belum pernah ada, jadi ini kesempatan," ungkap pria yang akrab dipanggil Emil ini.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berharap agar kehadiran IKN kelak dapat melindungi seluruh masyarakat serta menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
"Semoga di kota yang dibangun ini yang nantinya menjadi ibu kota akan bisa menghadirkan pesan utama dan pertama atas pendirian republik ini yaitu menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," tutur Anies.
Obsesi Jokowi
Pengamat Politik Ujang Komarudin mengatakan, berbagai proses dalam pembangunan IKN menunjukkan obsesi Jokowi untuk meninggalkan warisan yang tidak biasa ketika ia lengser nanti. Pasalnya, wacana pemindahan Ibu Kota ini sudah ada sejak pemerintahan Presiden Soekarno.
“Menurut saya, pak Jokowi serius untuk mengeksekusi kebijakan ini, dan seluruh komponen bangsa termasuk pejabat baik di tingkat pusat maupun daerah harus ikut berpartisipasi dalam konteks membangun IKN. Jadi arahnya seperti itu, bukan hanya sekedar nongkrong di sana, berkemah di sana, dan memberikan briefing kepada Gubernur. Intinya harus bahu membahu, kebijakan negara yang harus dibangun bersama-sama,” ungkap Ujang kepada VOA.
Meski begitu, ia menganggap prosesi atau ritual penyatuan air dan tanah merupakan hal yang tidak perlu. Ia menduga ritual tersebut terkait kepercayaan individu Jokowi semata. “Mestinya tidak usah ada ritual. Mungkin karena kepercayaan kejawen, yang membuat ritual itu dilakukan, soal kepercayaan individu Jokowi terhadap suatu fenomena. Ya mestinya kalau beragama tidak usah melakukan hal seperti itu,” pungkasnya. [gi/ab]