Presiden Joko Widodo melantik dua menteri dan tiga wakil menteri baru dalam sisa masa kepemimpinannya.
Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan dilantik menjadi Menteri Perdagangan menggantikan Muhammad Lutfhi. Selain itu, Jokowi menggandeng mantan Panglima TNI Hadi Tjahjanto untuk menduduki posisi Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan menggantikan Sofyan Djalil.
Posisi Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan diduduki oleh politisi muda Raja Juli Antoni yang merupakan Sekretaris Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Sedangkan politisi Partai Bulan Bintang (PBB) Afriansyah Noor dilantik menjadi Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker).
Posisi wakil menteri lainnya yang dilantik hari ini adalah John Wempi Watimpo menjadi Wakil Menteri Dalam Negeri. Ia sebelumnya menjabat Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Wempi juga pernah menduduki posisi Bupati Jayawijaya, Papua, selama dua periode yakni sejak 2008-2018.
Usai melantik dan mengambil sumpah jabatan para menteri dan wakil menteri, Jokowi membeberkan alasan penunjukkan wajah-wajah baru di dalam kabinetnya. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menjelaskan bahwa pemilihan dua menteri dan tiga wakil menteri ini berdasarkan rekam jejak, pengalaman, dan kemampuan pengelolaan manajerial baik makro dan mikro dengan baik. Ia berpesan kepada Menteri Perdagangan yang baru, Zulkifli Hasan, agar dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan kebutuhan pokok rakyat.
“Dan saya melihat Pak Zul dengan pengalaman, dengan track record, dan rekam jejak yang panjang saya kira akan sangat bagus untuk Menteri Perdagangan, karena sekarang ini urusan pangan, yang berkaitan dengan rakyat memerlukan pengalaman lapangan, memerlukan kerja-kerja terjun lapangan untuk melihat langsung persoalan yang utamanya berkaitan dengan kebutuhan pokok rakyat, kalau urusan ekspor saya kira juga menjadi urusan Menteri Perdagangan, tapi yang lebih penting adalah urusan kebutuhan pokok di dalam negeri harus bisa kita jaga,” ungkap Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (15/6).
Khusus untuk Hadi Tjahjanto yang menduduki posisi Menteri ATR/BPN Jokowi berharap mantan Panglima TNI ini mampu menyelesaikan permasalahan sengketa tanah atau lahan, dan bisa menerbitkan lebih banyak sertifikat tanah bagi masyarakat.
“Kemudian untuk Pak Hadi sebagai Menteri ATR/BPN karena beliau dulu sebagai mantan Panglima TNI, menguasai teritori dan kita juga tahu Pak Hadi kalau ke lapangan juga kerjanya sangat detil," jelas Jokowi.
"Oleh sebab itu tadi malam saya sampaikan urusan yang berkaitan dengan sengketa tanah, sengketa lahan harus sebanyak-banyaknya bisa diselesaikan. Kedua, urusan sertifikat, harus sebanyak-banyak bisa diselesaikan dan saya meyakini Pak Hadi memiliki kemampuan untuk itu. Termasuk di dalamnya lahan yang berkaitan dengan IKN,” tambahnya.
Zulkifli Hasan yang kini menjabat sebagai Menteri Perdagangan berkomitmen untuk menyelesaikan kekisruhan ketersediaan minyak goreng di dalam negeri. Ia memastikan rakyat akan mendapatkan minyak goreng dengan mudah, dan harga terjangkau.
“Soal minyak goreng yang belum tuntas, kasihan rakyat kalau kita tidak selesaikan cepat. Tentu saya apresiasi yang sudah dikerjakan Pak Lutfi dan teman-teman lain, dan sekali lagi saya kira background pengalaman saya yang panjang tentu akan banyak membantu nanti segera menyelesaikan ketersediaan minyak goreng, di mana pun dengan harga terjangkau. Itu yang paling penting,” ungkap Zulkifli.
Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto berkomitmen kuat untuk mencapai target penerbitan sertifikat tanah bagi masyarakat sebanyak 126 juta, yang saat ini baru mencapai 81 juta. Ia pun akan segera terjun ke lapangan untuk melihat secara langsung permasalahan yang kerap menghambat penerbitan sertifikat tanah bagi masyarakat dan tentunya bekerja sama dengan instansi atau lembaga terkait.
“Sengketa tanah itu juga akan saya selesaikan. Sengketa tanah itu kemungkinan juga over lapping antara milik institusi atau dengan kesatuan lain dengan milik rakyat. Ini yang akan kita selesaikan. Dan yang ketiga adalah terkait dengan tanah di IKN, yang sudah disampaikan tadi, itu akan kita segera selesaikan," kata Hadi.
"Insya Allah dengan sinergi saya akan bekerja sama dengan instansi terkait, dalam hal ini menyukseskan tiga masalah tersebut. Insya Allah dalam waktu dekat kita akan sampaikan dalam target berapa hari, sudah bisa terealisasi,” tambahnya.
Akomodasi Kepentingan Politik
Pengamat Politik Ujang Komarudin mengungkapkan perombakan kabinet yang kembali dilakukan oleh Jokowi bukan semata-mata dilihat dari pengalaman dan rekam jejak para menteri dan wakil menteri yang baru saja dilantik. Menurutnya, hal ini lebih kepada akomodasi kepentingan politik yang biasa terjadi dalam konteks berkoalisi dalam pemerintahan.
“Semuanya dalam konteks akomodasi kepentingan politik, ini kan reshuffle kombinasi saja antara akomodasi politik karena PAN masih koalisi, terus Pak Jokowi memasukkan Pak Hadi Tjahjanto yang telah berjasa dalam konteks pemilu yang lalu. Selain itu, ini berkaitan dengan persoalan evaluasi kinerja menteri, di mana menteri yang tidak bagus seperti Menteri Perdagangan dan Menteri ATR sebelumnya diganti. Jadi, ini merupakan kombinasi antara kepentingan politik dan kinerja menteri yang dianggap tidak bagus,” ungkap Ujang kepada VOA.
Rakyat, kata Ujang, harus mengawal kinerja para menteri dan wakil menteri ini karena tantangan dan tugas yang diemban tidak mudah untuk diselesaikan. Ujang mencontohkan, kisruh ketersediaan minyak goreng sampai saat ini masih belum selesai. Harga minyak goreng masih sangat tinggi. Begitu juga dengan persoalan sengketa tanah/lahan yang seringkali tidak pernah terselesaikan dengan baik.
“Kita lihat saja wajah baru Zulkifli Hasan dan Hadi Tjahjanto apakah memang bisa menyelesaikan persoalan tata niaga minyak goreng, yang sampai hari ini masih tinggi. Lalu juga Hadi Tjahjanto yang menjadi Menteri ATR kita harus uji," katanya.
"Dia sebagai mantan Panglima TNI mestinya punya kekuatan untuk bisa menyelesaikan persoalan sengketa tanah. Tidak ada persoalan tanah di republik ini yang selesai. Jutaan kasus tapi tidak ada yang selesai. Ini banyak mafia juga, baik dari birokrasi maupun swasta. Oleh karena itu, kita tunggu juga kerjanya seperti apa,” pungkasnya. [gi/ka]
