Hubungan Jepang dengan Taiwan bersifat nonpemerintah dan praktis dan didasarkan pada pengakuan Tokyo terhadap China sebagai satu-satunya pemerintah yang sah, kata seorang pejabat tinggi Jepang, Jumat (11/6).
Pernyataan Kepala Sekretaris Kabinet Jepang Katsunobu Kato itu disampaikan menyusul protes Beijing terhadap perdana menteri Jepang baru-baru ini yang merujuk pulau itu sebagai sebuah negara.
Sewaktu China menunjukkan pengaruhnya di Selat Taiwan dan kawasan Asia-Pasifik, masalah Taiwan adalah topik sensitif, terutama karena Jepang, Amerika Serikat, dan sejumlah negara demokrasi lainnya mengembangkan hubungan yang lebih dekat dengan pulau yang memiliki pemerintahan sendiri yang dianggap Beijing sebagai wilayah yang memberontak yang akan disatukan melalui kekerasan jika perlu.
Kato mengatakan pada konferensi pers reguler, Jumat (11/6), bahwa posisi Jepang adalah untuk mempertahankan hubungan kerja dengan Taiwan di tingkat nonpemerintah, sejalan dengan Komunike Jepang-China pada 1972, ketika Tokyo mengalihkan pengakuan diplomatik dari Taiwan ke China. “Itu kebijakan dasar kami dan tidak ada perubahan untuk itu,” katanya.
Pernyataan Kato muncul sehari setelah China memprotes pernyataan Perdana Menteri Yoshihide Suga mengenai Taiwan sebagai sebuah negara selama debat parlemen, Rabu.
Suga, sewaktu menjawab pertanyaan tentang langkah-langkah pandemi, menyebut Taiwan, Selandia Baru, dan Australia sebagai “tiga negara”.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Wang Wenbin mengatakan, Kamis, bahwa pernyataan tersebut melanggar janji serius Jepang untuk tidak menganggap Taiwan sebagai sebuah negara.
"Kami sangat menyesalkan pernyataan Jepang yang keliru dan telah mengajukan keluhan serius kepada Jepang, menuntut Jepang segera membuat klarifikasi yang jelas untuk menghilangkan dampak buruk yang disebabkan oleh pernyataan terkait, dan untuk memastikan bahwa situasi seperti itu tidak akan terjadi lagi," kata Wang.
Pada Jumat, majelis tinggi parlemen Jepang mengadopsi resolusi yang menyerukan agar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memasukkan Taiwan dalam pertemuan umumnya, dengan mengatakan keahliannya tentang langkah-langkah penanggulangan virus corona sangat diperlukan.
China sejauh ini telah memblokir langkah itu, dan telah meningkatkan isolasi diplomatik Taiwan, sehingga membuat pulau itu kini hanya memiliki sekitar selusin sekutu diplomatik formal. Taiwan masih mengoperasikan jaringan kantor perdagangan di seluruh dunia yang bertindak sebagai kedutaan de facto, termasuk di Amerika Serikat, Jepang, dan sebagian besar negara-negara besar lainnya.
Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi dengan hati-hati menyebut Taiwan sebagai sebuah wilayah dalam sambutan singkatnya yang menekankan pentingnya memasukkan pulau itu untuk kepentingan kesehatan masyarakat internasional.
Jepang juga telah menyumbangkan 1,24 juta dosis vaksin AstraZeneca ke Taiwan saat negara itu memerangi wabah infeksi terbesarnya di tengah kekurangan vaksin. Taiwan menyalahkan China karena ikut campur dalam kesepakatan potensial untuk vaksin lain. [ab/uh]
