Pembicaraan untuk memulihkan kembali perjanjian nuklir Iran tahun 2015 dengan negara-negara adidaya dunia, menemui jalan buntu ketika Iran mempercepat program nuklirnya jauh melampaui batas kesepakatan nuklir.
Ketegangan meningkat ketika Kementerian Luar Negeri Iran pada Selasa (31/5) mengkritik tajam laporan triwulan Badan Energi Atom Internasional (IAEA) yang dirilis pada Senin (30/5) tentang program nuklir Iran.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Saeed Khatibzadeh menegur temuan laporan itu yang menyebutkan bahwa persediaan uranium yang sangat diperkaya Iran telah meningkat 18 kali lipat sejak tercapainya perjanjian nuklir tahun 2015. Khatibzadeh menyebut laporan itu “tidak adil dan tidak seimbang.”
IAEA mengatakan Iran masih gagal untuk menjelaskan jejak partikel uranium yang ditemukan oleh inspektur IAEA di bekas lokasi yang tidak diumumkan di negara itu, yang telah sejak lama menjadi sumber ketidaksepakatan antara Iran dan IAEA, meski baru-baru ini ada desakan untuk mencapai penyelesaian pada bulan Juni ini.
Khatibzadeh mengatakan perjanjian badan itu “tidak mencerminkan realitas pembicaraan antara Iran dan badan tersebut.”
Berbicara pada wartawan, Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amirabdollahian mengatakan telah menyampaikan keprihatinan Iran tentang kebuntuan yang menghantui perundingan tidak langsung dengan Amerika Serikat terkait perjanjian nuklir tahun 2015 itu pada Wakil Presiden AS Kamala Harris, melalui pihak ketika, ketika mereka berada di Munich pada awal tahun ini.
Iran telah berulangkali menuntut jaminan bahwa tidak ada lagi presiden di masa depan yang dapat secara sepihak keluar dari perjanjian nuklir itu, sebagaimana yang dilakukan mantan presiden Donald Trump tahun 2018. Gedung Putih mengatakan tidak dapat membuat komitmen seperti itu.
Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Ned Price pada Selasa (31/5) mengatakan mendukung laporan IAEA, dan bahwa “kami percaya kekhawatiran IAEA harus diselesaikan dengan cepat.” [em/pp]
