Kerjasama antara pemerintah dan berbagai agama ini dikenal sebagai Faith-Based Initiative atau Prakarsa Berdasar Keyakinan, dan telah berkembang dalam sepuluh tahun ini sejak Presiden George W. Bush mendirikan kantor-kantor federal untuk mempromosikannya. Tetapi ada kritikan bahwa prakarsa ini melanggar konstitusi yang melarang negara ikut campur dalam masalah agama.
Kami tidak mengembangkan agama tertentu, kata Max Finberg, direktur kantor yang didirikan Presiden Bush, the Center of Faith-Based and Neighbourhood Partnership di Departemen Pertanian.
”Apa yang kami lakukan adalah menjamin siapa saja yang memenuhi syarat mengikuti program yang dimandatkan kepada Deptan, mendapat informasi ini dan ini membantu memudahkan pendistribusian makanan,” katanya.
Di gereja Nazarene, di pinggiran kota Colingdale, Philadelphia, pastor Donna Sarog mengatakan siapa saja boleh datang untuk meminta bantuan.
“Kita tidak memaksa mereka mendengarkan Injil sebelum mereka makan," katanya. Namun ia menambahkan sebagai orang Kristen, adalah kewajibannya untuk mengabarkan tentang Yesus, baik lewat kata-kata maupun tindakan.
Ketika mereka yang datang memakan semangkuk sup hangat di kafetaria gereja itu, seorang relawan membacakan kutipan ayat Injil Perjanjian Baru dengan keras mengenai para pengikut awal Yesus yang berbagi makanan bersama-sama.
Finberg mengatakan gereja yang membagikan makanan yang dibiayai dengan dana dari pemerintah tidak boleh berdakwah kepada penerima bantuan. Tetapi dia mengakui tidak mudah memberi batasan antara dakwah dan orang yang sekedar menjalankan keimanannya.
“Ketika orang diwajibkan berdoa menurut agama tertentu agar bisa menerima bantuan makanan, tambahnya, itu menyalahi peraturan.”
Sebuah gereja di dekat Collingdale dikeluarkan dari Prakarsa Berdasar Keyakinan tersebut setelah seorang Muslim dilaporkan diberi khotbah, menurut Alan Edelstein Direktur Pelayanan Keluarga dan Masyarakat , Delaware County yang mengatur program pembagian makanan yang didanai negara itu.
Kelompok Pendukung Pemisahan Gereja dan Negara di Amerika yang berkantor di Washington DC mencoba menantang prakarsa itu dengan alasan beberapa lembaga keagamaan hanya merekrut penganut agama mereka sendiri-sebuah praktek yang dilarang bagi organisasi-organisasi penerima dana pemerintah.
“Kalau kita memiliki sistem yang komperehensif, katanya, orang tidak perlu pergi ke gereja, ke sinagog ataupun masjid, untuk mendapat bantuan-bantuan tersebut.”
