Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan Indonesia berencana membuat interkoneksi pembayaran digital dengan negara-negara ASEAN. Salah satunya dengan meluncurkan interkoneksi pembayaran antarnegara menggunakan QR Code (kode respons cepat) dengan Malaysia pada Senin (8/5). Menurutnya, hal yang sama sudah dilakukan Indonesia dengan Thailand.
"Hari ini Indonesia dengan Malaysia, Insya Allah nanti kita kembangkan Indonesia-Singapura, Indonesia-Filipina dan akan kita terus kembangkan dengan seluruh ASEAN," ujar Perry Warjiyo di Jakarta, Senin (8/5).
Interkoneksi pembayaran dengan QR Code ini melibatkan sejumlah lembaga keuangan, termasuk lembaga selain bank. Dengan cara ini, warga Indonesia dan Malaysia dapat melakukan transaksi di toko fisik atau online. Kata Perry, layanan ini juga dapat mendorong pembayaran lintas negara lebih cepat, murah, dan transparan, terutama bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Perry mengatakan tahun ini saja sudah ada 45 juta pengguna Kode QR Standar Indonesia (QRIS), yang sebagian besar merupakan pelaku UMKM di pasar-pasar tradisional.
“Kita sudah konsolidasikan industri pembayaran Indonesia. Apakah perbankan digital, apakah perusahaan jasa pembayaran dan konektivitas integrasi dengan market place e-commerce," tambahnya.
Jokowi: Ekonomi Digital Jadi Sumber Pertumbuhan Ekonomi Baru
Sementara itu, Presiden Joko Widodo mengatakan ekonomi dan keuangan digital di Tanah Air dapat dioptimalkan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru. Ia beralasan pangsa pasar di Indonesia cukup besar yakni sekitar 40 persen dari total transaksi ekonomi digital ASEAN.
"Kita berada dalam peringkat ke-6 negara dengan jumlah startup terbesar di dunia. Kita punya lebih dari 2.400 start-up dan penetrasi internet kita mencapai 76,8 persen," jelas Jokowi secara daring, Senin (8/5).
Jokowi menambahkan nilai ekonomi digital indonesia diproyeksikan akan mencapai $130 miliar pada 2025 dan akan terus tumbuh mencapai sekitar $315 miliar pada 2030. Karena itu, Jokowi meminta Indonesia terus melakukan inovasi dalam sistem pembayaran berbasis digital tanpa melupakan keamanan dan perlindungan masyarakat.
"Saya harap QRIS antarnegara dan kartu kredit pemerintah dapat mendorong kenaikan transaksi UMKM, baik melalui pembelanjaan produk-produk dalam negeri serta memperluas akses ke pasar internasional," tambahnya.
Pengamat: Baru akan Berdampak Besar dalam Jangka Panjang
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Eka Puspitawati menilai penerbitan interkoneksi pembayaran lintas batas negara sebagai sesuatu yang positif. Sebab, sistem ini dapat mempermudah dan praktis dalam transaksi perdagangan sehingga bisa mendorong orang untuk belanja. Namun, Indonesia harus memperbanyak kedatangan wisatawan dari Malaysia jika ingin mendapatkan keuntungan dari sistem ini.
"Jika kita ingin mendapat keuntungan lebih dari QR Code lintas dengan negara Malaysia ini maka jumlah pelancong atau pendatang harus lebih banyak karena yang diharapkan banyak menggunakan jasa ini adalah wisatawan," jelas Eka kepada VOA, Senin (8/5).
Kendati demikian, Eka menyebut sistem ini belum akan berdampak besar terhadap perekonomian di Indonesia dalam jangka pendek. Ia beralasan jumlah wisatawan asal Malaysia yang berkunjung ke Indonesia belum sebanyak Singapura. Data Kementerian Pariwisata pada Desember 2022 menyebutkan ada 895,12 ribu kunjungan ke Indonesia. Di antaranya dari Singapura (20,15 persen) dan Malaysia (17,98 persen).
Selain itu, kata Eka, pembayaran dengan QR Code ini belum populer dan masih ada isu keamanan dalam transaksi yang dapat menjadi batu sandungan produk-produk keuangan di Indonesia.
"Namun di jangka panjang ini dapat menjadi pembuka dedolarisasi di kawasan ASEAN. Jika interkoneksi ini berhasil, ASEAN dapat mulai mengurangi ketergantungan dolar Amerika," tambahnya.
Eka juga berpandangan langkah ini dapat membuka peluang berlakunya mata uang tunggal di kawasan Asia Tenggara jika pembayaran digital lintas negara ini berhasil. [sm/em]
Forum