Indonesia dan Australia hari Kamis (9/9) menggelar pertemuan tahunan 2+2 di kantor Kementerian Luar negeri di Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengadakan pembicaraan terkait isu-su bilateral dan regional dengan Menteri Luar Negeri Australia Marise Payne dan Menteri Pertahanan Peter Dutton.
Salah satu isu kawasan yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah tentang perkembangan situasi di Afghanistan. Indonesia dan Australia sama-sama meminta pemerintahan baru Taliban menghormati dan menjamin hak-hak perempuan di negara Asia Tengah itu.
Dalam jumpa pers bersama seusai pertemuan 2+2 ini, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjelaskan Indonesia terus memantau perkembangan di lapangan termasuk pembentukan pemerintahan sementara.
"Indonesia terus menekankan pentingnya pembentukan sebuah pemerintahan inlusif di Afghanistan. Indonesia berharap Afghanistan tidak dipakai sebagai sarang dan tempat pelatihan bagi organisasi dan kegiatan teroris mengancam perdamaian dan stabilitas kawasan," kata Retno.
Retno menambahkan Indonesia juga mengharapkan hak asasi manusia terutama hak perempuan terus dihormati dan ditegakkan.
Pada kesempatan tersebut, Menteri Luar Negeri Australia Marise Payne juga menyerukan pemerintahan baru Taliban untuk menghormati dan menegakkan hak-hak perempuan.
"Indonesia mempunyai peran sangat penting untuk dimainkan sebagai negara muslim untuk menyuarakan secara kuat mengenai isu tersebut," ujar Payne.
Indonesia dan Australia sama-sama mengevakuasi warganya. Negeri Kanguru ini juga menutup kedutaan besarnya di Kabul. Sedangkan Indonesia Indonesia memindahkan operasional kedutaan ke Ibu Kota Islamabad, Pakistan.
“All Male Cabinet” Taliban
Taliban, Selasa lalu (7/9) mengumumkan pemerintahan sementara yang dipimpin oleh Mullah Muhammad Hasan Akhund sebagai perdana menteri.
Pemerintahan ini terdiri dari 19 menteri, lima wakil menteri, dan tiga pejabat setingkat menteri. Sedangkan pemimpin Taliban Hibatullah Akhundzadah menjadi Emir Afghanistan atau kepala negara.
Wakil pemimpin Taliban urusan politik Mullah Abdul Ghani Baradar menjabat Wakil Perdana Menteri Pertama dan Abdussalam Hanafi menjadi Wakil Perdana Menteri Kedua.
Wakil pemimpin Taliban urusan militer Muhammad Yakub menjadi Menteri Pertahanan dan wakil pemimpin Taliban Sirajuddin Haqqani menjabat Menteri Dalam Negeri. Tidak ada satu perempuan pun menjadi anggota kabinet sementara itu.
Taliban menjadi penguasa baru Afghanistan setelah merebut Kabul pada 15 Agustus. Sejumlah pejabat pemerintahan sebelumnya lari ke luar negeri, termasuk Presiden Asyraf Ghani kabur ke Uni Emirat Arab bareng penasihat keamanan nasional dan kepala staf kepresidenan. [fw/em]
