Koordinator Program Panas Bumi dari lembaga konservasi lingkungan WWF Indonesia, Indah Sari Wardani, mengatakan pemerintah lambat bergerak sehingga energi terbarukan belum dapat dimanfaatkan masyarakat.
Kepada VOA di Jakarta, Rabu (31/10), Indah mengatakan seharusnya pemerintah tidak mengeluh mengenai borosnya energi yang digunakan masyarakat tanpa berusaha mencari solusi. Pemerintah, ditegaskannya, harus bergerak cepat untuk mencapai target menggunakan energi terbarukan.
Menurut Indah, dalam kebijakan nasional sebenarnya sudah ada target pemanfaatan energi bersih dan terbarukan sebesar 17 persen dari total baruan energi nasional pada 2025.
“Tapi sampai saat ini masih di bawah 5 persen. Sekarang kita sudah sangat tergantung dengan energi-energi fosil seperti minyak bumi yang lebih murah harganya karena mendapat subsidi ketimbang menggunakan energi-energi terbarukan. Namun adanya fenomena perubahan iklim, salah satunya akibat penggunaan energi-energi yang tidak ramah lingkungan, maka energi terbarukan itu merupakan salah satu solusi,” ujar Indah.
Hal senada juga disampaikan dosen Program Studi Teknik Perminyakan Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB, Bambang Supono.
“Jangankan energi terbarukan, kita mau beralih dari energi minyak bumi ke gas saja dipahami, tapi dalam pelaksanaan banyak tidak dibela. Kita semua bertanggungjawab atas semua keterlambatan ini. Sebetulnya sudah banyak yang dilaksanakan cuma harus lebih banyak lagi, dari sisi bisnis harus juga menarik maka pengusaha dengan sendirinya akan berbondong-bondong. Kecepatannya masih lambat ini,” ujar Bambang.
Dalam kesempatan berbeda, Sekretaris Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Djadjang Sukarna, mengatakan bahwa untuk panas bumi saja ada masalah-masalah seperti harmonisasi dari peraturan perundang-undangan.
“Hal tersebut belum dibereskan karena menyangkut investasi, belum lagi penyediaan infrastruktur,” ujarnya.
Pemerintah telah meluncurkan program investasi energi panas bumi terbesar di dunia sebesar 1.000 Megawatt. Untuk program tersebut pemerintah mendapat dukungan dalam bentuk pinjaman lunak dari berbagai negara dan lembaga multilateral, diantaranya dari Bank Dunia sebesar US$300 juta, dari pemerintah Selandia Baru sebesar $7 juta, dari Amerika Serikat sebesar $1,2 juta dan dari Norwegia sebesar $1 juta.
Kerjasama juga diupayakan pemerintah dengan Tiongkok agar bersedia berinvestasi di kawasan Indonesia Timur yang butuh anggaran sekitar $40 juta.
Kepada VOA di Jakarta, Rabu (31/10), Indah mengatakan seharusnya pemerintah tidak mengeluh mengenai borosnya energi yang digunakan masyarakat tanpa berusaha mencari solusi. Pemerintah, ditegaskannya, harus bergerak cepat untuk mencapai target menggunakan energi terbarukan.
Menurut Indah, dalam kebijakan nasional sebenarnya sudah ada target pemanfaatan energi bersih dan terbarukan sebesar 17 persen dari total baruan energi nasional pada 2025.
“Tapi sampai saat ini masih di bawah 5 persen. Sekarang kita sudah sangat tergantung dengan energi-energi fosil seperti minyak bumi yang lebih murah harganya karena mendapat subsidi ketimbang menggunakan energi-energi terbarukan. Namun adanya fenomena perubahan iklim, salah satunya akibat penggunaan energi-energi yang tidak ramah lingkungan, maka energi terbarukan itu merupakan salah satu solusi,” ujar Indah.
Hal senada juga disampaikan dosen Program Studi Teknik Perminyakan Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB, Bambang Supono.
“Jangankan energi terbarukan, kita mau beralih dari energi minyak bumi ke gas saja dipahami, tapi dalam pelaksanaan banyak tidak dibela. Kita semua bertanggungjawab atas semua keterlambatan ini. Sebetulnya sudah banyak yang dilaksanakan cuma harus lebih banyak lagi, dari sisi bisnis harus juga menarik maka pengusaha dengan sendirinya akan berbondong-bondong. Kecepatannya masih lambat ini,” ujar Bambang.
Dalam kesempatan berbeda, Sekretaris Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Djadjang Sukarna, mengatakan bahwa untuk panas bumi saja ada masalah-masalah seperti harmonisasi dari peraturan perundang-undangan.
“Hal tersebut belum dibereskan karena menyangkut investasi, belum lagi penyediaan infrastruktur,” ujarnya.
Pemerintah telah meluncurkan program investasi energi panas bumi terbesar di dunia sebesar 1.000 Megawatt. Untuk program tersebut pemerintah mendapat dukungan dalam bentuk pinjaman lunak dari berbagai negara dan lembaga multilateral, diantaranya dari Bank Dunia sebesar US$300 juta, dari pemerintah Selandia Baru sebesar $7 juta, dari Amerika Serikat sebesar $1,2 juta dan dari Norwegia sebesar $1 juta.
Kerjasama juga diupayakan pemerintah dengan Tiongkok agar bersedia berinvestasi di kawasan Indonesia Timur yang butuh anggaran sekitar $40 juta.
