Dewan pemilu Bolivia menetapkan kemenangan langsung presiden inkumben Evo Morales dalam pemilihan presiden di negara itu.
Dengan hampir semua surat suara dihitung, dewan pemilu, Kamis (25/10) menyatakan bahwa Morales meraih 47,1 persen suara, sementara pesaingnya yang berhaluan tengah, mantan presiden Carlos Mesa, meraih 36,5 persen.
Selisih sedikitnya 10 poin, berdasarkan UU Bolivia, merupakan kemenangan langsung dan menghindarkan pemilu babak ke-dua.
Organisasi Negara-Negara Amerika (OAS), Uni Eropa dan Gereja Katolik Bolivia telah menyerukan pemilu putaran berikutnya. Pemerintah Argentina, Brazil, Kolombia dan AS juga menyerukan putaran kedua pemilu yang disengketakan itu.
Para legislator oposisi telah menuduh pemimpin berhaluan kiri itu memanipulasi hasil agar ia dapat menghindari pemilu putaran kedua.
Morales mengatakan ia akan berpartisipasi dalam pemilu putaran kedua jika selisih keunggulannya kurang dari 10 persen.
Pemantau pemilu OAS menyatakan ada “penyimpangan” dalam pengiriman hasil penghitungan. Mereka menyatakan “ada perubahan yang sukar dijelaskan” dalam tren jumlah perhitungan, yang menunjukkan perubahan dramatis dalam perolehan suara Morales yang pada awalnya imbang dengan perolehan lawannya.
Sejak Senin, kekerasan terkait pemilu terjadi di beberapa bagian negara itu, dan oposisi telah menyerukan pemogokan umum untuk memprotes hasil pemilu.
Mesa meminta pendukungnya agar melanjutkan “mobilisasi permanen” di jalan-jalan hingga Mahkamah Pemilu Tertinggi, otoritas pemilu Bolivia, “mengakui bahwa pemilu putaran kedua harus diselenggarakan.”
Morales, presiden keturunan warga asli pertama Bolivia, telah memimpin negara di kawasan Andean itu selama 13 tahun ini. Popularitasnya surut di tengah-tengah tuduhan korupsi dan bersikap otoriter. Ia kalah dalam referendum tahun 2016 yang akan memungkinkannya mencalonkan diri untuk satu masa jabatan lagi. Akan tetapi mahkamah konstitusi memutuskan pada tahun 2017 bahwa ia dapat mencalonkan diri lagi.
Dengan kemenangan baru ini, Morales akan berkuasa hingga 2025 dan akan memerintah negara itu total selama 19 tahun. [uh/lt]
