Tautan-tautan Akses

Greenpeace Menang di Pengadilan Australia dalam Kasus Melawan Perusahaan Listrik


Kanton AGL Energy Ltd, produsen listrik terbesar di Australia, di Sydney, Australia, 8 Februari 2017. (REUTERS/David Gray)

Produsen listrik terbesar Australia, Selasa (8/6), kalah dalam sebagian besar kasusnya di pengadilan yang menuduh Greenpeace telah melanggar undang-undang hak cipta dan merek dagang. Organisasi advokasi lingkungan itu digugat karena menggunakan logo perusahaan itu dalam kampanye yang menggambarkannya sebagai pencemar iklim terbesar di negara itu.

Hakim Stephen Burley memutuskan bahwa AGL Energy kalah dalam klaim pelanggaran merek dagang, dan kalah dalam klaim pelanggaran hak cipta, untuk semua penggunaan logo kecuali untuk tiga posting media sosial serta beberapa foto dan plakat. Burley menolak permintaan ganti rugi dari AGL.

Greenpeace berpendapat kasus di Pengadilan Federal tersebut memiliki implikasi yang signifikan bagi kelompok-kelompok amal dan advokasi. Greenpeace juga menggambarkan AGL sebagai perusahaan bahan bakar fosil terbaru yang berusaha meredam perbedaan pendapat melalui litigasi.

Dalam kampanye iklan daringnya, Greenpeace Australia Pasifik menuduh AGL yang sebagian besar memproduksi listrik berbahan bakar batu bara, melakukan greenwashing, atau berusaha menampilkan citra perusahaan yang ramah lingkungan namun tidak demikian pada kenyataannya. AGL mempromosikan dirinya sebagai investor terkemuka di energi terbarukan.

Pendukung Greenpeace berunjuk rasa di luar Pengadilan Federal di Sydney, Rabu, 2 Juni 2021. (AP)
Pendukung Greenpeace berunjuk rasa di luar Pengadilan Federal di Sydney, Rabu, 2 Juni 2021. (AP)

Kampanye tersebut menggunakan logo AGL dan mengasosiasikan AGL sebagai singkatan dari Australia's Greatest Liability atau Tanggung Jawab Terbesar Australia.

Mei lalu, AGL gagal meminta pengadilan mengeluarkan perintah sementara yang bisa memaksa Greenpeace untuk berhenti menggunakan logo tersebut.

Greenpeace berargumen dalam sidang satu hari pekan lalu bahwa undang-undang merek dagang Australia mengizinkan logo digunakan untuk sindiran, parodi, dan kritik.

Pengacara AGL Megan Evetts mengatakan kepada pengadilan ada niat yang jelas untuk merusak merek perusahaan itu melalui kampanye Greenpeace.

“AGL tidak berusaha meredam debat publik. Apa yang ingin dilakukan adalah melindungi diri, melindungi hak kekayaan intelektualnya,'' kata Evetts.

Para pengunjuk rasa menentang terminal impor gas alam AGL di Western Port Bay, berkumpul di depan Gedung Parlemen di Spring Street, di kawasan pusat bisnis Melbourne, Australia, 10 Maret 2021. (REUTERS/Melanie Burton)
Para pengunjuk rasa menentang terminal impor gas alam AGL di Western Port Bay, berkumpul di depan Gedung Parlemen di Spring Street, di kawasan pusat bisnis Melbourne, Australia, 10 Maret 2021. (REUTERS/Melanie Burton)

Pengacara Greenpeace Neil Murray mengatakan kepada pengadilan bahwa kampanye tersebut tidak melanggar hukum karena tidak menggunakan merek dagang AGL dalam konteks perdagangan dan motifnya murni.

Menurut Murray, AGL dalam laporan tahunan terbarunya mengakui perusahaan itu adalah penghasil gas rumah kaca terbesar di Australia karena berencana untuk terus menghasilkan listrik dengan batu bara hingga 2048.

Badan Pengawas Energi Bersih Australia mengukuhkan bahwa AGL adalah pencemar gas rumah kaca terbesar di negara itu, dengan menyumbang 8% dari total emisi negara.

Kampanye Greenpeace bertujuan untuk mengakhiri ketergantungan Australia pada batu bara pada tahun 2030 seperti yang direkomendasikan oleh Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim. [ab/uh]

Lihat komentar

XS
SM
MD
LG