Pemerintah Filipina meminta agar perundingan damai dengan pemberontak komunis setempat dipindahkan dari Eropa ke Filipina, kantor berita Associated Press melaporkan.
Selain itu, pemerintah Filipina juga meminta selama perundingan, pemberontak ditempatkan di kawasan yang sudah ditetapkan. Diharapkan perundingan dapat mengakhiri salah satu pemberontakan terlama di Asia.
Penasehat presiden Filipina, Jesus Dureza mengatakan Kamis (5/7/2018), pemberontak Laskar Baru Rakyat juga diminta untuk berhenti memungut yang disebut “pajak revolusi” dari perusahaan dan bergabung dalam pemerintah koalisi di masa depan.
Pemberontakan tingkat rendah dan berbasis di pedesaan itu yang telah berkobar sejak 1969 dan menyebabkan 40 ribu prajurit dan warga sipil tewas, mengganggu keamanan serta pembangunan di daerah pedesaan miskin selama hampir setengah abad. Militer menaksir masih ada sekitar 3,900 pemberontak Marxis yang melanjutkan pemberontakan.
“Pintu untuk melanjutkan perundingan damai masih terbuka” kata Dureza dalam sebuah pernyataan.
Dureza mengatakan, Presiden Duterte masih tetap menghendaki Norwegia menengahi perundingan yang lebih luas. Perundingan dibatalkan tahun lalu karena pemberontak masih terus menyerang pasukan pemerintah.
Kemudian Presiden Duterte menandatangani surat keputusan yang menyatakan kelompok pemberontak itu sebagai organisasi teroris. Tetapi pernyataan Duterte tersebut ditolak oleh pemberontak. Amerika juga mencap pemberontak itu sebagai teroris.
Pekan lalu Jose Maria Sison, pendiri dan pemimpin Partai Komunis Filipina yang berkedudukan di Negeri Belanda mengatakan pihaknya tidak bisa lagi berunding dengan pemerintahan Duterte. Sekarang ini, katanya, lebih baik membantu menjatuhkan Duterte dan kemudian berunding dengan penggantinya. [em/al]
