Setelah berunding empat tahun dan mengalami kemunduran gawat satu kali, pemerintah Filipina sedang merampungkan sebuah rancangan undang-undang yang akan memberikan semacam otonomi kepada kelompok separatis Muslim yang utama di pulau Mindanao.
Majelis rendah dan majelis tinggi Filipina telah meloloskan versi awal RUU itu dan Presiden Rodrigo Duterte diperkirakan akan menandatangani RUU itu tanggal 23 Juli sebelum menyampaikan pidato kenegaraan tahunan.
Menurut laporan pers lokal, UU itu akan memberi otonomi kepada Front Pembebasan Islam Moro (MILF) di sebagian pulau Mindanao, pulau paling selatan di Filipina.
Tapi para anggota kedua majelis itu mungkin akan menghapus beberapa pasal yang diinginkan oleh MILF, kata Ramon Casiple, direktur eksekutif badan advokasi yang disebut Lembaga Reformasi Politik dan Pemilihan Umum di Manila.
MILF mungkin akan memperotes UU itu kalau terlalu banyak pasal yang dihilangkan, tapi kemungkinan akhirnya akan menerima tawaran perdamaian itu, kata Casiple.
Perunding pemberontak Muslim, wakil-wakil pemerintah dan para anggota DPR serta Senat telah mengadakan tawar-menawar tentang UU itu sejak pemberontak dan pemerintah mencapai kata sepakat tahun 2014, dengan syarat kelompok Moro meletakkan senjata mereka.
RUU yang sedang dirampungkan itu disebut Undang-Undang Dasar Bangsamoro atau BBL, yang akan menciptakan kawasan otonomi politik yang disebut Kawasan Otonomi Bangsamoro.
Orang-orang Muslim telah tinggal di bagian barat Mindanao yang berpenduduk 21 juta orang, selama lebih dari 500 tahun. Banyak dari mereka miskin dan marah karena kelompok mayoritas Kristen menguasai banyak sumber alam. Kira-kira 121 ribu orang tewas dalam konflik sejak tahun 1960-an. [ii]
