RUU Anggaran bernilai US$1,7 triliun untuk membiayai badan-badan federal hingga September 2023 dan memberi lebih banyak bantuan bagi Ukraina, disetujui DPR pada Jumat (23/12) ketika anggota-anggota parlemen berlomba menyelesaikan pekerjaan mereka tahun ini dan mencegah penghentian sebagian kegiatan pemerintah federal.
RUU Anggaran itu disetujui dengan 225-201 suara, dan kini dikirim ke Presiden Joe Biden untuk ditandatangani menjadi undang-undang.
Pengesahan RUU itu merupakan langkah yang mengakhiri tugas Nancy Pelosi sebagai Ketua DPR, dan untuk mayoritas kursi Partai Demokrat di DPR yang dipimpinnya sejak tahun 2018. Partai Republik akan mengambil alih kendali DPR tahun depan, dan anggota DPR Kevin McCarthy telah berkampanye untuk menggantikannya sebagai ketua.
McCarthy telah meminta dukungan dari kelompok konservatif di kaukusnya, yang sebagian besar telah mengecam besarnya nilai RUU Anggaran yang diloloskan dan banyaknya prioritas yang ditargetkan. McCarthy, dengan suara tinggi, berbicara selama 25 menit, menyerang RUU itu karena telah menghabiskan terlalu banyak anggaran dan melakukan terlalu sedikit hal untuk meredam imigrasi ilegal dan aliran fentanyl melintasi perbatasan Amerika-Meksiko.
“Ini adalah keanehan salah satu tindakan paling memalukan yang pernah saya lihat di badan ini,” ujar McCarthy tentang undang-undang itu.
Pidato itu memicu sindiran singkat dari anggota Partai Demokrat dari negara bagian Massachusetts Jim McGovern, yang mengatakan “setelah mendengarkan (pernyataan) itu, jelas ia belum memiliki dukungan,” merujuk pada kampanye McCarthy untuk menjadi Ketua DPR.
Pelosi mengatakan “kita memiliki anggaran yang besar karena kita memiliki kebutuhan besar untuk negara,” dan kemudian mengalihkan fokusnya ke McCarthy. “Menyedihkan mendengar seorang pemimpin minoritas mengatakan undang-undang ini adalah hal yang paling memalukan di DPR, di Kongres ini,” ujar Pelosi seraya menambahkan, “mau tidak mau saya jadi bertanya-tanya, apakah ia luka peristiwa 6 Januari?”
Senat mengesahkan RUU Anggaran itu dengan dukungan bipartisan yang signifikan pada Kamis (22/12), tetapi pemungutan suara terpecah di DPR. Sekitar 30 anggota Partai Republik di Kongres bertekad akan memblokir prioritas legislatif apapun yang berasal dari senator Partai Republik yang mendukung RUU itu dan pimpinan mendesak agar tidak memberi dukungan di DPR.
RUU setebal 4.155 halaman itu, belum termasuk amandemen yang ditambahkan, berisi peningkatan pengeluaran untuk inisiatif domestik hingga sekitar 6% menjadi $772,5 miliar. Pengeluaran untuk program pertahanan juga meningkat sekitar 10 persen menjadi $858 miliar.
RUU ini diloloskan hanya beberapa jam sebelum anggaran bagi badan-badan pemerintah federal habis. Para anggota DPR meloloskan dua langkah pengeluaran sementara untuk memastikan agar pemerintah federal tetap dapat beroperasi dengan anggaran tahun ini, dan yang ketiga yang disahkan hari Jumat untuk memastikan kegiatan pemerintah tetap berjalan hingga Biden dapat menandatangani RUU ini untuk satu tahun ke depan, yang dikenal sebagai omnibus, menjadi undang-undang. [em/ah]
Forum