Sebuah faksi besar di DPR Filipina, Senin (12/10), memilih pemimpin baru, namun ketua DPR petahana menyatakan pemilihan itu ilegal.
Presiden Rodrigo Duterte memperingatkan, pekan lalu, ia akan menengahi pertikaian antara Ketua DPR Alan Peter Cayetano dan anggota DPR Lord Allan Velasco seandainya kekisruhan itu menghalangi lolosnya anggaran tahun depan. Cayetano dan Velasco sama-sama sekutu dekat Duterte.
Anggaran tahun depan sebesar 90 miliar dolar AS, menurut Duterte, sangat penting untuk disetujui karena akan membantu mendanai tanggapan pemerintah terhadap wabah virus corona di negara dengan jumlah kasus yang dikukuhkan terbesar di Asia Tenggara itu.
Pertikaian di DPR ini memburuk setelah para pendukung Velasco berkumpul, secara langsung dan daring, Senin (12/10), di sebuah klub olahraga di kota Quezon, dan menyatakan bahwa posisi yang diduduki Cayetano telah kosong, dan memilih Velasco untuk menggantikannya.
Pada sebuah konferensi pers di DPR, Cayetano dan sekutu-sekutunya menyatakan, pemilihan Velasco itu melanggar undang-undang dan peraturan majelis legislatif beranggotakan 300 orang yang didominasi sekutu-sekutu Duterte itu. Mereka mengolok-olok Velasco dan pendukungnya, serta menyebut proses pemilihan itu sebagai sebuah dagelan.
Kubu Cayetano mengatakan, mereka mendapat dukungan 205 legislator. Mereka meminta Velasco mengungkap nama 186 legislator yang diklaim kubunya mendukungnya untuk posisi ketua.
Duterte telah menyerukan diadakannya sidang khusus di DPR, mulai Selasa, untuk mempercepat proses persetujuan anggaran nasional, namun namun dengan munculnya dua kepemimpinan di DPR tidak jelas bagaimana sidang itu berlangsung.
Luis Raymund Villafuerte Junior, sekutu dekat Cayetano, mengatakan, jika Velasco dapat membuktikan bahwa ia memiliki dukungan mayoritas di DPR, kubu Cayetano sepakat menyerahkan posisi kepemimpinan ke Velasco lewat prosedur resmi DPR setelah anggaran diloloskan. [ab/uh]
