DPR AS yang dikontrol fraksi Demokrat mengungkapkan ketidaksetujuannya atas kebijakan Presiden Donald Trump, Rabu (13/2), dengan mengeluarkan sebuah resolusi yang akan menghentikan bantuan militer AS bagi koalisi pimpinan Saudi yang berperang di Yaman.
Resolusi itu disetujui dengan 248 suara setuju lawan 177 menentang. Hasil pemungutan suara ini menandai untuk kali pertama DPR menggunakan UU Kewenangan Perang.
Resolusi itu kini diserahkan ke Senat, yang meloloskan langkah serupa akhir tahun lalu, sehingga kemungkinan akan menimbulkan pertentangan dengan Gedung Putih.
AS selama ini, pada umumnya, menyediakan dukungan intelijen dan logistik bagi koalisi pimpinan Saudi yang memerangi para pemberontak Houthi yang didukung Iran di Yaman.
Konflik itu telah menewaskan ribuan warga sipil sejak 2014, dan telah memperparah krisis kemanusian di salah satu negara paling miskin di dunia itu.
Serangan-serangan udara pimpinan Saudi yang ditujukan untuk menghantam pemberontak telah menghancurkan banyak kawasan permukiman, dan merusak sekolah-sekolah dan rumah-rumah sakit.
Para legislator AS dari kedua partai tidak hanya tergugah oleh pembantaian besar-besaran di Yaman, melainkan juga -- banyak di antara mereka – marah karena melihat reaksi lemah Trump terhadap pembunuhan journalis Jamal Khashoggi di konsulat Saudi di Istanbul, Turki. [ab]
