Komite DPR AS yang menyelidiki kerusuhan di gedung Kongres AS pada 6 Januari 2021, pada Selasa (19/10), melayangkan tuduhan penghinaan terhadap kongres pada Steve Bannon, salah satu penasihat terlama mantan Presiden Donald Trump, karena menolak bekerja sama dalam penyelidikan tersebut.
Panel yang dikendalikan oleh Partai Demokrat itu menyelidiki cara dan alasan ratusan pendukung Trump menyerbu gedung Kongres AS ketika para anggota tengah mensertifikasi kemenangan Joe Biden atas Donald Trump pada pemilihan presiden tahun lalu.
Panel itu sepakat melayangkan pasal penghinaan terhadap Bannon, yang nantinya akan dibahas pada sidang paripurna DPR AS pada Kamis (21/10), untuk kemudian dilakukan pengambilan suara.
Jika DPR AS nantinya setuju untuk memutus Bannon melakukan penghinaan, maka pasal tersebut akan disampaikan kepada jaksa federal di Washington untuk diargumentasikan di hadapan dewan juri dalam memberikan dakwaan terhadap Bannon. Jika terbukti bersalah, ia dapat dijatuhi hukuman penjara selama satu tahun, akan tetapi, tuduhan penghinaan terhadap Kongres bukanlah hal yang umum dan pelakunya jarang diganjar dengan hukuman penahanan.
Trump, pada hari-hari terakhir kepresidenannya, mendesak para pendukungnya di acara kampanyenya di dekat Gedung Putih untuk “berjuang habis-habisan” untuk memblokir proses sertifikasi kemenangan Biden.
Segera setelah itu, lebih dari 800 pendukung Trump menyerbu Gedung Kongres. Beberapa di antaranya merusak gedung dan berkelahi dengan aparat kepolisian. Lebih dari 600 di antaranya telah didakwa dengan berbagai pelanggaran. Insiden itu menyebabkan lima orang tewas.
Trump sendiri telah berusaha menghalangi penyelidikan komite tentang apa yang memicu kerusuhan dan perannya dalam aksi itu. Ia telah mendesak Bannon dan mantan pembantunya yang lain, yang dipanggil oleh komite Kongres, untuk menolak permohonan tersebut, mengklaim hak istimewa eksekutif atas dokumen-dokumen Gedung Putih, meski ia telah lengser dari kursi kepemimpinan sejak 20 Januari lalu.
Bannon merupakan kepala strategi Trump di Gedung Putih selama tujuh bulan pertama pemerintahannya pada tahun 2017, dan tetap menjadi salah satu pendukungnya yang paling vokal.
Pada Senin (18/10), Trump melayangkan gugatan, menuduh komite Kongres mengajukan permohonan yang ilegal, tidak berdasar dan terlalu luas atas catatannya di Gedung Putih.
Pemerintahan Biden berpendapat bahwa Trump tidak memiliki klaim hak istimewa yang sah.
“Tindakan mantan presiden (Trump) menunjukkan sebuah ancaman yang unik – dan eksistensial – terhadap demokrasi kita yang tidak bisa kita abaikan,” kata salah satu juru bicara Gedung Putih, Michael Gwin.
“Perlindungan konstitusional atas hak istimewa eksekutif tidak boleh digunakan untuk melindungi informasi yang mencerminkan upaya yang jelas dan nyata untuk menumbangkan Konstitusi itu sendiri.”
Senator dari kubu Republik menghalangi pembentukan komisi independen untuk menyelidiki kerusuhan tersebut, di mana pembentukan komisi independen tersebut menyerupai pembentukan komisi yang menginvestigasi serangan teroris ke AS pada 2001.
Sebagai tanggapan, DPR yang dikuasai kubu Demokrat lantas membentuk panel penyelidik beranggotakan Sembilan orang, yang mencakup dua anggota parlemen Partai Republik yang telah menjadi kritikus Trump yang vokal.
Pada Juli lalu, panel tersebut mendengarkan kesaksian yang jelas dan terperinci dari empat polisi yang menghadapi para perusuh di dalam gedung Kongres pada 6 Januari lalu, namun belum menggelar kesaksian publik lainnya sejak saat itu. [rd/jm/rs]
