Tautan-tautan Akses

Dewan Keamanan PBB Setuju Jatuhkan Sanksi Keras Terhadap Korut


Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley berbincang dengan Duta Besar China Liu Jieyi setelah melakukan pemungutan suara untuk pengenaan sanksi baru terhadap Korea Utara dalam rapat Dewan Keamanan PBB, 11 September, 2017.

Dewan Keamanan PBB dengan suara bulat menyetujui sanksi ekonomi baru yang lebih keras terhadap Korea Utara sebagai tanggapan atas uji coba nuklir yang diklaim sebagai bom hidrogen tanggal 3 September.

“Hari ini kita menegaskan bahwa dunia tidak akan bisa menerima Korea Utara yang bersenjata nuklir,” kata duta besar Amerika untuk PBB Nikki Haley di depan Dewan Keamanan Senin petang. “Dan hari ini Dewan Keamanan mengatakan kalau rezim Korea Utara tidak menghentikan program nuklirnya, kita akan bertindak sendiri untuk menghentikannya.”

Haley mengatakan ketentuan-ketentuan resolusi terbaru ini akan sangat mengurangi kemampuan Korea Utara untuk mendanai program misil balistik dan nuklirnya.

Jika dilaksanakan sepenuhnya, sanksi baru ini akan mengurangi sepertiga impor minyak mentah Korea Utara, yang menurut Haley menjadi penggerak upaya Korea Utara membuat senjata nuklir.

Resolusi juga akan mengurangi lebih dari separuh impor gas, minyak solar, dan minyak bahan bakar Korea Utara, serta melarang sepenuhnya impor gas alam dan pengganti minyak lain.

“Kita tidak menginginkan perang,” Haley menambahkan. “Kalau rezim Korea Utara sepakat menghentikan program nuklirnya, negara itu dapat memperoleh kembali masa depannya. Jika Korea Utara membuktikan mereka dapat hidup dalam perdamaian, dunia akan hidup secara damai dengan mereka.”

Resolusi ini juga melarang ekspor produk tekstik Korea Utara yang saat ini industri kedua yang paling menguntungkan. Menurut Haley, pelarangan ekspor tekstil bisa menimbulkan kerugian hampir 800 juta dolar bagi Korea Utara.. Dan secara bertahap bisa mengurangi setengah miliar dolar pendapatan yang diperoleh dari hampir 100.000 warganya yang bekerja di luar negeri yang terpaksa mengirim sebagian besar pendapatan mereka kembali ke pemerintah.[ds/fw]

XS
SM
MD
LG