Tautan-tautan Akses

Deplu AS: Pelaku Kekejaman di Rakhine Harus Dituntut Pertanggungjawabannya


Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Heather Nauert (foto: dok).

Dalam beberapa tahun terakhir, Amerika mendukung transisi Myanmar secara bertahap, menuju masyarakat demokratis yang terbuka.

"Tetapi pada waktu yang sama, kami mengungkapkan keprihatinan serius dengan kejadian baru-baru ini di negara bagian Rakhine dan kekerasan, penganiayaan traumatis yang dilakukan terhadap Rohingya dan komunitas lainnya," kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Heather Nauert.

"Sangat penting," katanya, "bahwa setiap individu atau entitas yang bertanggung jawab atas kekejaman itu, termasuk pelaku non-negara dan petualang dituntut pertanggungjawabannya," kata Nauert.

Itulah sebabnya pemerintah Amerika melakukan tindakan berikut:

- Sejak 25 Agustus, Amerika menghentikan pertimbangan pengecualian perjalanan berdasarkan JADE Act untuk pemimpin militer senior Birma baik yang menjabat maupun yang sudah mantan pejabat;

- Amerika juga mempertimbangkan opsi-opsi ekonomi yang tersedia untuk menarget individu yang terkait dengan kekejaman;

Semua satuan dan petugas yang terlibat dalam operasi di negara bagian Rakhine utara dianggap tidak memenuhi syarat untuk menerima atau berperan-serta (berpartisipasi) dalam semua program bantuan AS.

- Amerika telah membatalkan undangan untuk anggota senior dari pasukan keamanan Birma guna menghadiri acara yang disponsori AS;

- AS bekerja sama dengan mitra internasional guna memperoleh akses ke wilayah yang relevan untuk Misi Pencarian Fakta PBB, organisasi kemanusiaan internasional, dan media.

- Amerika sedang berkonsultasi dengan sekutu dan mitranya mengenai opsi-opsi untuk minta pertanggungjawaban di PBB, Dewan HAM PBB, dan lembaga-lembaga lain yang sesuai; dan AS juga menjajaki sanksi yang disasarkan.

- Amerika akan terus mendukung transisi Myanmar ke demokrasi, dan juga upaya menyelesaikan krisis di Negara Bagian Rakhine sekarang ini, yang menyebabkan lebih dari 600.000 warga Rohingya melarikan diri sejak 25 Agustus.

Pemerintah Myanmar, termasuk angkatan bersenjatanya harus segera mengambil tindakan untuk memastikan perdamaian dan keamanan; menerapkan komitmen untuk memastikan akses kemanusiaan bagi masyarakat yang sangat membutuhkan; memfasilitasi kembalinya mereka yang telah melarikan diri atau terpaksa mengungsi ke negara bagian Rakhine dengan aman; dan mengatasi akar penyebab diskriminasi sistematis terhadap Rohingya dengan menerapkan rekomendasi Komisi Penasehat Rakhine, yang mencakup memberikan jalur yang kredibel menuju kewarganegaraan.

Amerika siap mendukung usaha ini. [ps/jm]

XS
SM
MD
LG