Tautan-tautan Akses

AS

Departemen Kehakiman AS Peringatkan Negara-Negara Bagian Terkait Audit Pasca-Pemilu 


Penghitungan ulang surat suara pilpres AS 2020 di Maricopa county, Phoenix, Arizona, 6 Mei 2021.

Departemen Kehakiman Amerika Serikat (AS) memperingatkan negara bagian yang melakukan atau mempertimbangkan audit pemilu 2020 bahwa mereka mungkin menggunakan prosedur yang melanggar perlindungan federal terhadap intimidasi pemilih dan undang-undang lainnya.

Peringatan itu disampaikan ketika anggota Partai Republik (GOP) di Arizona melanjutkan pemeriksaan kontroversial penghitungan suara 2020 di county terbesar di negara bagian itu. Sementara itu, pejabat GOP di empat negara bagian medan pertempuran lainnya di mana mantan Presiden Donald Trump kalah dari Presiden Joe Biden sedang melakukan upaya serupa.

“Audit pemilu sangat jarang terjadi,” kata Departemen Kehakiman dalam panduan baru tentang audit pasca pemilu yang dikeluarkan Rabu (28/7).

“Namun, Departemen khawatir bahwa beberapa yurisdiksi yang melakukannya mungkin menggunakan, atau mengusulkan untuk menggunakan, prosedur yang berisiko melanggar Undang-Undang Hak Sipil.”

Peninjauan surat suara pasca pemilu sudah lama menjadi bagian dari penyelenggaraan pemilu yang ditangani oleh penyelenggara pemilu. Namun, audit pemilihan 2020 yang menarik perhatian Departemen Kehakiman adalah tidak resmi dan didorong oleh sekutu Trump dari Partai Republik yang menuduh bahwa pemilihan itu dicemari kecurangan luas, sehingga Trump tidak terpilih kembali.

Selain Arizona, Partai Republik di empat negara bagian lain di mana Trump kalah – Georgia, Michigan, Pennsylvania, dan Wisconsin – telah mendesakkan upaya meninjau ulang hasil pemilihan 2020, menurut Pusat Keadilan Brennan.

“Saya kira alasan kami mengeluarkan panduan ini adalah secara umum untuk memberi tahu yurisdiksi bahwa kami khawatir jika mereka akan melakukan audit ini, audit pemilu yang lalu, mereka harus mematuhi undang-undang federal dan memperingatkan bahwa mereka tidak bisa melakukan audit ini dengan cara yang akan mengintimidasi pemilih,” kata seorang pejabat Departemen Kehakiman.

Dalam dokumen panduannya, departemen tersebut menguraikan dua keprihatinan luas tentang audit pasca-pemilu. Yang pertama menyangkut penyimpanan catatan pemilu. Berdasar undang-undang federal, pejabat pemilihan diharuskan menyimpan catatan pemungutan suara selama 22 bulan setelah pemilihan. [my/ka]

Lihat komentar (2)

Forum ini telah ditutup.
XS
SM
MD
LG