Para pengunjuk rasa di Myanmar, Kamis (18/2), berdemonstrasi di lokasi di mana sejumlah perusahaan asing terlibat dalam operasi pipa gas internasional. Mereka mengimbau perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam industri itu berhenti membayar pendapatan kepada pemerintah militer yang baru.
Dalam sebuah pernyataannya, Aliansi Myanmar untuk Transparansi dan Akuntabilitas (MATA) mengatakan transaksi pembayaran apa pun yang dilakukan "akan merusak upaya rakyat Myanmar untuk mengembalikan negara ke demokrasi."
MATA menyatakan, pembayaran pendapatan itu akan "memberi militer Myanmar sumber daya yang diperlukan untuk melanjutkan pelanggaran HAM di Myanmar."
Protes yang digelar pada Kamis (18/2) mendukung seruan itu. Sekitar 200 orang berkumpul di dekat Kanbauk, di Myanmar Selatan, di dekat pusat operasi perusahaan-perusahaan internasional besar yang terlibat dalam ekstraksi gas dari ladang-ladang di lepas pantai Myanmar.
Dalam aksi mereka, para pengunjuk rasa bergerak antara lokasi milik Total Perancis, PTTEP Thailand, dan Petronas Malaysia. Mereka membawa spanduk-spanduk bertuliskan "Uang Anda adalah oksigen untuk militer!" dan "Berhenti bekerja sama dengan militer Myanmar!"
Industri ekstraktif, seperti gas, minyak, dan pertambangan batu giok, merupakan sumber pendapatan asing utama Myanmar.
MATA mengatakan bahwa setelah kudeta 1 Februari, semua perusahaan internasional yang terlibat dalam operasi semacam itu harus memasukkan pembayaran pendapatan mereka ke rekening yang dilindungi yang hanya akan diberikan kepada pemerintah yang terpilih secara demokratis.
Pihaknya juga mengimbau perusahaan yang terlibat dalam tahap eksplorasi untuk menghentikan kegiatan mereka hingga junta militer menyatakan mundur. [ab/uh]
