ETM Country Platform digagas oleh Kementerian Keuangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi. Menteri Keuangan Sri Mulyani, dalam penjelasan kepada media usai penandatanganan kesepakatan di Bali menyatakan, platform ini adalah bagian upaya Indonesia mengatasi dampak perubahan iklim yang sedang terjadi.
“Melalui ETM Country Platform, Indonesia akan memberikan sinyal yang sangat kuat kepada Asia dan Pasifik serta dunia, bahwa Indonesia berkomitmen dan secara konsisten dan kredibel, berusaha memenuhi komitmen itu, untuk transisi energi yang sesuai yang terjangkau, dari bahan bakar fosil menjadi energi bersih,” ujarnya.
Indonesia telah berkomitmen pada Kesepakatan Paris sejak 2016. Target pun telah dicanangkan untuk pengurangan emisi gas rumah kaca, dengan pencapaian sebesar 31,89 persen pada tahun 2030 apabila dikerjakan dengan sumber daya sendiri dan 43,2 persen dengan dukungan internasional.
Skema Pembiayaan Bauran
Platform ini menerapkan pendekatan pembiayaan bauran yang dapat dimanfaatkan untuk mempercepat transisi dari bahan bakar fosil ke energi bersih. Pemerintah telah menunjuk PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebagai pengelola platform ini.
Pembiayaan bauran itu berasal dari sumber yang beragam. Indonesia telah bekerja sama dengan berbagai lembaga untuk mencapai target. Untuk hibah, kerja saja dilakukan dengan Bloomberg Philanthropies & Climate Works Foundation’s Global Energy Transition Initiative, UK MENTARI, dan Global Energy Alliance for People and Planet. Untuk pembiayaan, partner-nya adalah ADB, World Bank, Islamic Development Bank, Climate Investment Funds, HSBC, Standard Chartered, dan Japan Bank for International Cooperation.
Sedangkan rekanan pengetahuan dan teknis adalah United States Agency for International Development, Global Green Growth Institute, Climate Policy Initiative, United Nations Development Programme, Rocky Mountain Institute, dan Climate Bonds Initiative. Untuk investasi, dipilih Otoritas Investasi Indonesia.
Perusahan Listrik Negara (PLN) kata Sri Mulyani, akan memiliki peran besar dalam platform ETM ini.
“Setelah penilaian dan diskusi teknis, kami, pemerintah Indonesia telah mengidentifikasi lebih dari 15 giga watt pembangkit untuk pensiun dini,” tambah Sri Mulyani.
Badan pengelola dana investasi iklim, salah satu dana multilateral terbesar di dunia untuk aksi iklim di negara berkembang, kata Sri Mulyani, belum lama ini telah mendukung gelontoran dana $500 juta pinjaman sangat lunak ke Indonesia.
Dana yang datang dapat dimanfaatkan untuk mempercepat pensiunnya Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batubara. Upaya ini diklaim akan mengurangi 50 juta ton emisi karbon dioksida pada tahun 2030 dan 160 juta ton pada 2040.
Kesepakatan Transisi Energi
Sebagai penanda penting, di bawah platform ETM pada Senin (14/11) telah disepakati kerja sama antara Asian Development Bank (ADB), PT PLN, Cirebon Electric Power, dan Otoritas Investasi Indonesia (INA). Kerja sama ini dimaksudkan untuk mempercepat penghentian pembangkit listrik tenaga batubara Cirebon-1, berkekuatan 660 megawatt di Jawa Barat.
Hadir dalam kesepakatan ini, Presiden ADB Masatsugu Asakawa, Presiden Islamic Development Bank Dr. Muhammad Sulaiman Al Jasser, dan Presiden Bank Dunia David Malpass. Turut menyaksikan, Menteri Ekonomi, Keuangan, Kedaulatan Industri dan Digital Perancis Bruno Le Maire, Menteri Keuangan Afrika Selatan Enoch Godongwana, dan Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen.
Presiden Asian Development Bank (ADB) Masatsugu Asakawa yang memberikan keterangan bersama Sri Mulyani mengapresiasi pencapaian yang signifikan melalui peluncuran platform ETM ini.
“Platform baru ini mencerminkan empat pendorong utama pengurangan iklim yang efektif, yaitu kepemimpinan, kemitraan, keuangan, dan kemauan politik. Dengan platform ini, kami dapat fokus untuk memberikan kemajuan nyata dalam transisi energi,” ujar Asakawa.
ADB mendukung tujuan bersama, yaitu mencapai emisi karbon nol persen dalam sistem energi, pada pertengahan abad ini. ADB dan Indonesia, kata Asakawa, bermitra dalam upaya ini.
“Kami telah merencanakan lebih dari $2 miliar untuk mendukung transisi energi Indonesia, kami membiayai bersama dari mitra swasta. Selama lima tahun ke depan, kita dapat memobilisasi dua kali lipat jumlah ini,” janji Asakawa.
Platform ETM, ujar dia, adalah tonggak nyata dalam transisi yang adil, dari batu bara menjadi energi bersih dan terjangkau, untuk Indonesia.
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, upaya PLN dalam transisi energi ini, bergantung pada kepastian regulasi, kepastian investasi dan kondisi lingkungan yang kondusif untuk penambahan investasi. Upaya yang mereka lakukan dengan dukungan pendanaan ini adalah penutupan pembangkit batubara lebih cepat, maupun pengembangan energi terbarukan.
“Kami telah merencanakan untuk menghapus 13 gigawatt pembangkit batu bara, mencegah produksi 1,8 miliar metrik ton CO2 dalam rentang waktu 25 tahun. Dan kami memiliki rencana agresif pengembangan energi terbarukan,” tandasnya.
Namun, Darmawan meyakinkan bahwa PLN akan membuka lebih banyak ruang bagi energi terbarukan untuk memasuki ekosistem perusahaan itu, dan memutuskan pembangkit listrik batubara pensiun lebih dini. Dia mengakui, sebelum platform ini hadir, ada semacam ketidakpastian dan strategi yang terfragmentasi.
“Dengan platform mekanisme transisi energi ini, kami mengubah strategi yang terfragmentasi menjadi strategi terpadu,” ujar Darmawan.
Saat ini, PLN telah memiliki target memensiunkan dini 6,7 GW pembangkit batubara di bawah skema ini. Jumlah itu akan dicapai sebesar 2,7 GW sebelum 2030, dan sisanya setelah periode tersebut. [ns/em]
Forum