Tautan-tautan Akses

Dalih Basmi Ekstremisme, Ratusan Warga Dibunuh di Mali


Warga etnis Dogon di Mali kembali ke desa mereka, setelah mengungsi untuk menghindari kekerasan (foto: ilustrasi).

Kantor HAM PBB menyerukan pemerintah Mali untuk menyelidiki pembunuhan lebih dari 150 orang dan membawa pelakunya ke pengadilan. Badan PBB itu mengatakan, sebuah serangan hari Sabtu (23/3) di Ogossagou, di wilayah Mopti, Mali Tengah, menandai melonjaknya tingkat kejahatan.

PBB melaporkan, dalam setahun terakhir, pertempuran antara komunitas etnis Fulani dan Dogon telah mengakibatkan kematian sekitar 600 wanita, anak-anak dan pria.

Sengketa tanah dan air antara penggembala Fulani dan pemburu Dogon adalah hal biasa. Namun pertempuran semakin berkembang dengan kekerasan. Kantor HAM mengatakan, mereka yang selamat dari serangan hari Sabtu, kebanyakan etnis Fulani mengatakan, pemburu tradisional Dogon menyerang desa Ogossagou dengan senjata otomatis dan senapan berburu.

Presiden Mali Ibrahim Boubacar Keita meninjau lokasi serangan terhadap warga etnis Fulani di Ogossagou, Senin (25/3).
Presiden Mali Ibrahim Boubacar Keita meninjau lokasi serangan terhadap warga etnis Fulani di Ogossagou, Senin (25/3).

Juru bicara HAM, Ravina Shamdasani mengatakan, sebagian anggota Dogon menggambarkan Fulani sebagai pendukung kelompok ekstremis Islam yang kejam.

“Saya mengerti bahwa banyak dari masyarakat ini, apakah apakah mereka menggunakan ini sebagai dalih untuk kekerasan antar-komunitas, atau menggambarkan diri mereka sebagai apa yang disebut kelompok pertahanan. Mereka main hakim sendiri dan menyingkirkan apa yang mereka anggap sebagai ancaman ekstremisme kekerasan yang akhirnya berarti banyak anak-anak terbunuh tanpa ampun, mayat orang-orang dilempar ke dalam sumur, orang dibakar hidup-hidup di rumah mereka sendiri."

Shamdasani mencatat bahwa Dogon adalah satu-satunya kelompok yang menuduh Fulani mendukung militan Islam.

Dia mengatakan, pemerintah Mali telah melancarkan penyelidikan dan penangkapan pada masa lalu yang bertujuan menghentikan kekerasan. Namun dia mengatakan tidak ada kasus yang pernah disidangkan.

Shamdasani mengatakan, kantornya telah mengerahkan tim penyelidik TKP dan petugas HAM ke desa-desa yang terkena dampak. Dia mengatakan, mereka akan melakukan wawancara untuk memahami apa yang terjadi. Dia mengatakan kantor HAM PBB akan mendukung pemerintah untuk melanjutkan penyelidikan itu. (ps)

Recommended

XS
SM
MD
LG