Tautan-tautan Akses

China Peringati 30 Tahun Tragedi Tiananmen


Polisi berjaga di depan Lapangan Tiananmen di Beijing, 4 Juni 2019. China memperingati 30 tahun penumpasan brutal demo pro demokrasi di lapangan tersebut.

China, Selasa (4/6), menandai 30 tahun penumpasan mematikan di Tiananmen dengan keheningan dan keamanan ekstra setelah penangkapan aktivis dan pengetatan sensor internet menjelang peringatan ulang tahun yang sensitif secara politik itu.

Pada hari yang kelabu dan mendung, polisi memeriksa kartu identitas setiap turis dan penumpang angkutan umum yang turun di kereta bawah tanah dekat Lapangan Tiananmen, tempat protes pro-demokrasi yang secara brutal ‘dibersihkan’ tank dan tentara pada 4 Juni 1989.

Wartawan asing sama sekali tidak diizinkan masuk ke alun-alun atau diperingatkan oleh polisi untuk tidak mengambil gambar.

Amerika menandai peristiwa itu dengan memuji gerakan "heroik" 1989 dan mengecam "gelombang pelanggaran baru" di China.

Tetapi di China, Partai Komunis memastikan, tidak akan ada peringatan ulang tahun, menahan beberapa aktivis menjelang 4 Juni, sementara situs-situs siaran langsung yang popular ditutup dengan alasan pemeriksaan "teknis".

Selama bertahun-tahun, partai itu menyensor setiap diskusi tentang protes dan penumpasan itu, yang menewaskan ratusan, mungkin lebih dari 1.000 - memastikan bahwa orang tidak pernah tahu tentang apa yang terjadi atau takut akan ditahan jika berani membahasnya secara terbuka.

Kamera pengintai yang tak terhitung jumlahnya bertengger di tiang lampu di dan sekitar Lapangan Tiananmen.

Suatu pernyataan yang dirilis hari Senin (3/6) oleh Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo yang memuji para mahasiswa demonstran sebagai “pahlawan rakyat Tiongkok” telah memicu teguran keras dari Kedutaan Besar Tiongkok di Washington.

Pompeo mengatakan Amerika berharap “integrasi Tiongkok ke sistem internasional akan mengarah ke masyarakat

yang lebih terbuka dan toleran” dalam tiga dekade sejak insiden yang mendorong kecaman dari seluruh dunia.

“Tetapi harapan tersebut pupus,” kata Pompeo. Negara satu partai itu tidak mentolerir pembangkang dan membiarkan pelanggaran HAM kalau itu memenuhi kepentingannya, lanjut Pompeo.

Sekarang ini, warga negara Tiongkok menjadi sasaran gelombang baru pelanggaran, khususnya di Xinjiang, di mana pimpinan Partai Komunis secara sistematis berusaha membatasi budaya Uighur dan melenyapkan agama Islam, termasuk di antaranya melalui penahanan lebih dari satu juta Muslim, anggota kelompok masyarakat minoritas di negara tersebut. [ka/uh]

Recommended

XS
SM
MD
LG