China mengambil tindakan serupa sebagai balasan atas keputusan AS melakukan pembatasan baru visa terhadap para pejabat China. Beijing, Selasa (22/12), mengumumkan keputusan untuk membatasi visa sejumlah pejabat AS dan keluarga mereka.
“China telah mengambil tindakan balasan terhadap sejumlah orang Amerika dan anggota keluarga mereka, terutama yang bertanggung jawab atas campur tangan baru-baru ini dalam urusan internal China,'' kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Wang Wenbin. Ia tidak mengatakan siapa atau berapa banyak orang yang terkena kebijakan itu.
Tindakan Beijing terkait visa itu muncul sebagai tanggapan atas pengumuman Departemen Luar Negeri, Senin (21/12), yang mengatakan AS akan menolak visa untuk para pejabat Partai Komunis China yang kebijakan atau tindakan mereka ditujukan menindas kelompok agama, etnis minoritas, pembangkang, atau lain-lain.
Kementerian Luar Negeri China juga meminta Presiden Donald Trump untuk tidak menandatangani rancangan undang-undang yang disetujui oleh Kongres tentang Tibet. Wang mengatakan bahwa China menentang UU Kebijakan dan Dukungan Tibet, yang menyerukan pembentukan konsulat AS di Tibet dan dukungan AS bagi warga Tibet untuk memilih sendiri Dalai Lama berikutnya, pemimpin spiritual mereka.
AS telah memberlakukan serangkaian sanksi, larangan visa, dan pembatasan keuangan terhadap sejumlah pejabat pemerintah China dan anggota Partai Komunis tahun ini. Hubungan AS-China menjadi semakin tegang ketika kedua negara bertikai tentang masalah HAM hingga virus corona dan perdagangan.
Pembatasan visa dan sanksi-sanksi keuangan sebelumnya diterapkan kepada pejabat “yang terlibat dalam pelanggaran mengerikan yang terjadi di Xinjiang, pembatasan akses ke Tibet, dan penghancuran otonomi yang dijanjikan di Hong Kong,” kata Menteri Luar Negeri Mike Pompeo dalam pernyataan Senin.
“Tindakan kali ini menciptakan batasan tambahan yang berlaku untuk semua pejabat (Partai Komunis) yang terlibat dalam kegiatan represif seperti itu, di mana pun lokasinya,” katanya.
Wang mengkritik AS karena menggunakan kebijakan visa sebagai senjata. “Masalah Tibet, Taiwan, dan Hong Kong terkait kedaulatan China dan integritas teritorial. Ini adalah murni urusan dalam negeri China. Tidak boleh ada pasukan asing yang terlibat,'' katanya.
Sebelumnya pada Desember, AS mengumumkan rencana pembatasan visa bagi sejumlah anggota Partai Komunis China dan keluarga mereka menjadi satu bulan, bukan 10 tahun.
Departemen Luar Negeri AS juga mengatakan akan menolak permohonan visa warga negara China yang dicurigai terkait operasi mempengaruhi warga China di luar negeri yang melibatkan kekerasan dan cara-cara intimidasi lainnya.
AS juga telah memberlakukan pembatasan ekonomi pada perusahaan-perusahaan China. Raksasa teknologi China Huawei telah ditutup dari pasar AS, dan AS telah melobi negara-negara lain untuk mengikuti jejaknya. [ab/ka]
