Tautan-tautan Akses

China Anggap Keterpilihannya di Dewan HAM PBB sebagai Pengukuhan Atas Prestasinya


Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Zhao Lijian, dalam konferensi pers di Beijing, 8 April 2020. (Foto: dok).
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Zhao Lijian, dalam konferensi pers di Beijing, 8 April 2020. (Foto: dok).

China mengatakan, keterpilihannya kembali sebagai anggota Dewan HAM PBB (UNHRC) sebagai bukti pengakuan tinggi komunitas internasional atas prestasi HAM negara itu. Keterpilihan China sendiri mendapat tentangan keras sejumlah negara dan kelompok-kelompok HAM terkemuka.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Zhao Lijian, Rabu (14/10), menanggapi kecaman Menteri Luar Negeri AS atas keterpilihan China itu sebagai sikap yang tidak masuk akal. Ia bahkan menyerang catatan HAM AS dan menuduh AS mencampuri urusan dalam negeri negara-negara lain dengan memanfaatkan HAM sebagai alasan.

“Keterpilihan ini mencerminkan sepenuhnya pengakuan tinggi komunitas internasional atas pembangunan dan kemajuan HAM China, serta partisipasiChina dan pengelolaan HAM global,” kata Zhao kepada wartawan pada konferensi pers harian.

Kelompok-kelompok HAM tidak hanya mengecam keterpilihan China ke keanggotaan UNHRC, mereka juga mempersoalkan keterpilihan Rusia, Kuba, Pakistan dan Nepal. Mereka mengatakan, Beijing melakukan pelanggaran HAM di Hong Kong, Tibet dan Xinjiang. Beijing juga menyerang para pejuang HAM, wartawan, pengacara dan pengecam pemerintah.

Amerika Serikat mengumumkan pengunduran dirinya dari dewan itu pada Juni 2018, sebagian karena Washington menganggap badan itu forum kemunafikan HAM dan anti-Israel.

China terpilih kembali setelah memenangkan 139 suara, 30 persen lebih sedikit dari yang diperolehnya pada 2016. Ini mencerminkan “konsensus internasional yang makin berkembang bahwa serangan brutal China terhadap HAM tidak dapat, dan tidak boleh, dibiarkan,” kata Pema Doma dari kelompok HAM Students for a Free Tibet dalam sebuah pernyataan yang disampaikan lewat e-mail.

Organisasi Human Rights Watch mengungkapkan bahwa ada seruan yang belum pernah terjadi sebelumnya pada 26 Juni dari 50 pakar PBB agar badan dunia itu mengambil langkah-langkah tegas untuk melindungi kebebasan fundamental di China. Seruan serupa juga disampaikan lebih dari 400 kelompok masyarakat madani di lebih dari 60 negara. [ab/uh]

Recommended

XS
SM
MD
LG