Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan tidak akan memilih dan memberikan dukungan kepada semua calon presiden dan calon wakil presiden dalam pemilihan presiden pada Februari 2024. Ia beralasan tidak ada satu pun kandidat capres dan cawapres yang bersedia melakukan kontrak politik dengan buruh. Selain itu, para kandidat juga tidak mau menghadiri undangan yang disampaikan Partai Buruh untuk berdialog.
"Para capres dan cawapres diundang pengusaha melalui Apindo atau Kadin berbondong-bondong datang. Tapi ketika Partai Buruh mengundang para capres dan cawapres tidak ada yang datang. Ini menunjukkan keberpihakan capres lebih ke pemilik modal," ujar Said Iqbal secara daring, Rabu (20/1).
Alasan lainnya karena para capres-cawapres tidak mendukung perjuangan buruh dalam menuntut kenaikan upah minimum sebesar 15 persen pada tahun 2024 nanti. Padahal, kata Iqbal, setidaknya ada sekitar 6 juta suara buruh yang dapat disumbangkan jika ada capres yang mendukung buruh.
Partai Buruh terdiri dari empat konfederasi serikat pekerja terbesar di Indonesia, antara lain Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI).
"Partai Buruh bilamana akan mendukung capres dan cawapres akan menyumbangkan suara 6,5 juta sampai 10 juta suara," tambah Said Iqbal.
Kendati demikian, Said Iqbal tidak menutup kemungkinan bahwa Partai Buruh akan memberikan dukungan pada putaran kedua pemilihan presiden pada Juni 2024 mendatang. Menurut jajak pendapat sejumlah lembaga survei, sejauh ini belum ada pasangan calon elektabilitasnya lebih dari 50 persen.
Pengamat: Buruh Bisa Kehilangan Momentum
Pengamat politik dan pemerintahan Universitas Diponegoro, Nur Hidayat Sardini mengatakan, buruh dapat kehilangan momentum untuk mendapatkan posisi tawar dengan para kandidat. Ia menilai buruh semestinya dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memberikan dukungan kepada salah satu kandidat.
Selain itu, Nur Hidayat, juga tidak yakin buruh akan memberikan dukungan kepada salah satu kandidat pada putaran kedua karena komitmen para kandidat juga tidak akan banyak berubah dari putaran pertama.
"Ini arusnya dalam posisi tawar menawar begitu besar, luas dan tidak pasti. Justru buruh sesungguhnya bisa mendefinisikan posisi bargaining mereka lebih artikulatif," jelas Nur Hidayat kepada VOA, Rabu (20/12).
Jika memberikan dukungan pada salah satu kandidat di putaran kedua, jumlah suara yang dapat disumbangkan Partai Buruh tidak akan sampai enam juta suara.
Menurut Nur Hidayat, berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya, saat ini sangat sulit mewujudkan persatuan di kalangan buruh. Oleh karena itu buruh sedianya lebih proaktif untuk mempengaruhi para kandidat, dibanding menunggu keberpihakan para calon kepada buruh.
Anies dan Ganjar Tak Jamin Kenaikan Upah Minimum 15 Persen
Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo pekan lalu memenuhi undangan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) untuk berdialog terkait kebijakan dan peran dalam mengawal transisi kepemimpinan Indonesia. Kedua capres tersebut mengapresiasi sejumlah rekomendasi kebijakan yang diberikan Apindo dalam forum “Roadmap Perekonomian Apindo” itu.
Namun terkait UMP, keduanya juga tidak memberikan jawaban yang sesuai dengan keinginan buruh yaitu kenaikan upah minimum 15 persen.
Anies mengusulkan agar para pihak duduk bersama untuk membuat formula kenaikan upah untuk tahun jamak (multiyears). UMP multiyears ini diharapkan dapat membuat kepastian di dunia usaha sehingga tidak bingung dalam mengambil kebijakan.
Sementara Ganjar mengusulkan agar pengusaha dan pemerintah berbagi tanggung jawab atas nasib buruh. Misalnya tanggung jawab atas kesehatan buruh, pendidikan, transportasi, dan akomodasi diambil pemerintah. Sedangkan untuk upah menjadi tanggung jawab perusahaan.
Apindo juga mengundang calon presiden Prabowo Subianto dalam acara itu, tetapi capres Partai Gerindra ini memilih tidak hadir. [sm/em]
Forum