JAKARTA —
Anggota Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Rizal Djalil di Jakarta, Kamis (25/4) menjelaskan BPK mengindikasikan adanya kekisruhan penyelenggaraan Ujian Nasional (UN) 2013. Hal itu diketahui menurut Rizal, dalam hasil pemeriksaan sementara terhadap pelaksanaan anggaran UN pada tahun ini.
Untuk itu, BPK berinisiatif mengaudit dengan tujuan tertentu penyelenggaraan Ujian Nasional tingkat pendidikan dasar dan menengah 2013.
"Karena desakan masyarakat dan menyangkut hidup orang banyak, BPK tidak akan menunggu akhir tahun. Kita langsung masuk melakukan pemeriksaan dan insya Allah dalam beberapa minggu kedepan kita umumkan, untuk menjelaskan detail hasil audit," kata Rizal Djalil. "Bukan hanya perusahaan yang melakukan pencetakan, tapi juga menyangkut kenapa perusahaan itu yang ditunjuk, prosesnya bagaimana, apakah betul ada penyimpangan dan sebagainya. Itu akan kita ungkapkan nanti," lanjutnya.
Rizal Djalil menambahkan selain melakukan audit penyelenggaraan UN 2013, BPK juga merekomendasikan kepada pemerintah agar penyelenggaraan UN di tahun-tahun mendatang tidak lagi pemerintah pusat menggandakan soal ujian.
"Kami di BPK merekomendasikan, supaya pelaksanaan UN kedepan itu diserahkan saja ke pemerintah daerah propinsi, gubernur kepala daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 tahun 2010 J.O PP Nomor 23 tahun 2011. Kita yakin dan percaya penggandaan percetakan yang ada di ibukota propinsi itu mampu untuk melakukan itu," ungkap Rizal Djalil. "Pemerintah pusat, cukup menyiapkan bahan soalnya kemudian mengirimkan dengan pengawasan petugasnya, memonitor dan melakukan evaluasi. Kami yakin dan percaya kalo itu dilakukan tidak akan timbul masalah seperti yang terjadi saat ini," tambahnya.
Saat memberikan keterangan pers kepada wartawan, Rizal Jalil melakukan hubungan pertelepon dengan Walikota Samarinda Kalimantan Timur dan Bupati Belu Nusa Tenggara Timur. Walikota Samarinda Syaharie Jaang menyambut baik usulan dari BPK agar pelaksanaan tekhnis UN khususnya penggandaan soal ujian dilakukan di masing-masing daerah.
"Soal dan master soal bisa dibuat di pusat. Tetapi untuk percetakannya bisa di serahkan ke propinsi. Karena kalo kita lihat, Samarinda sendiri yang ibukota propinsi yang kemarin ada keterlambatan pengiriman bahkan tidak ada sama sekali, hal ini lebih buruk lagi di tingkat kabupaten," jelas Walikota Samarinda Syaharie Jaang.
Bupati Belu NTT Joachim Lopez juga menyatakan hal senada, dengan menyatakan kekisruhan UN 2013 ini karena terpusatnya penggandaan soal ujian di pemerintah pusat. "Kami sangat setuju dengan usulan itu. Itu 'kan karena terpusatnya penggandaan," kata Joachim.
Sebelumnya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M Nuh usai memenuhi panggilan Presiden SBY di kantor Presiden beberapa waktu lalu menyatakan siap diaudit pelaksanaan UN 2013 oleh pihak manapun termasuk BPK.
"Ada yang menyampaikan ini harus diaudit entah itu KPK atau BPK. Saya yakin ini adalah jalan terbaik, oleh karena itu silahkan untuk diaudit untuk diperiksa. Kami pun sedang melakukan investigasi," jelas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M Nuh.
Sebelumnya, pelaksanaan UN tingkat SMA 2013 di 11 propinsi Indonesia bagian tengah mengalami kemunduran dari jadwal pelaksanaan UN secara serentak pada 15 April, menjadi 18 April lalu. Bahkan, banyak siswa mengeluhkan kualitas kertas lembar jawaban yang tipis dan mudah rusak.
Untuk itu, BPK berinisiatif mengaudit dengan tujuan tertentu penyelenggaraan Ujian Nasional tingkat pendidikan dasar dan menengah 2013.
"Karena desakan masyarakat dan menyangkut hidup orang banyak, BPK tidak akan menunggu akhir tahun. Kita langsung masuk melakukan pemeriksaan dan insya Allah dalam beberapa minggu kedepan kita umumkan, untuk menjelaskan detail hasil audit," kata Rizal Djalil. "Bukan hanya perusahaan yang melakukan pencetakan, tapi juga menyangkut kenapa perusahaan itu yang ditunjuk, prosesnya bagaimana, apakah betul ada penyimpangan dan sebagainya. Itu akan kita ungkapkan nanti," lanjutnya.
Rizal Djalil menambahkan selain melakukan audit penyelenggaraan UN 2013, BPK juga merekomendasikan kepada pemerintah agar penyelenggaraan UN di tahun-tahun mendatang tidak lagi pemerintah pusat menggandakan soal ujian.
"Kami di BPK merekomendasikan, supaya pelaksanaan UN kedepan itu diserahkan saja ke pemerintah daerah propinsi, gubernur kepala daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 tahun 2010 J.O PP Nomor 23 tahun 2011. Kita yakin dan percaya penggandaan percetakan yang ada di ibukota propinsi itu mampu untuk melakukan itu," ungkap Rizal Djalil. "Pemerintah pusat, cukup menyiapkan bahan soalnya kemudian mengirimkan dengan pengawasan petugasnya, memonitor dan melakukan evaluasi. Kami yakin dan percaya kalo itu dilakukan tidak akan timbul masalah seperti yang terjadi saat ini," tambahnya.
Saat memberikan keterangan pers kepada wartawan, Rizal Jalil melakukan hubungan pertelepon dengan Walikota Samarinda Kalimantan Timur dan Bupati Belu Nusa Tenggara Timur. Walikota Samarinda Syaharie Jaang menyambut baik usulan dari BPK agar pelaksanaan tekhnis UN khususnya penggandaan soal ujian dilakukan di masing-masing daerah.
"Soal dan master soal bisa dibuat di pusat. Tetapi untuk percetakannya bisa di serahkan ke propinsi. Karena kalo kita lihat, Samarinda sendiri yang ibukota propinsi yang kemarin ada keterlambatan pengiriman bahkan tidak ada sama sekali, hal ini lebih buruk lagi di tingkat kabupaten," jelas Walikota Samarinda Syaharie Jaang.
Bupati Belu NTT Joachim Lopez juga menyatakan hal senada, dengan menyatakan kekisruhan UN 2013 ini karena terpusatnya penggandaan soal ujian di pemerintah pusat. "Kami sangat setuju dengan usulan itu. Itu 'kan karena terpusatnya penggandaan," kata Joachim.
Sebelumnya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M Nuh usai memenuhi panggilan Presiden SBY di kantor Presiden beberapa waktu lalu menyatakan siap diaudit pelaksanaan UN 2013 oleh pihak manapun termasuk BPK.
"Ada yang menyampaikan ini harus diaudit entah itu KPK atau BPK. Saya yakin ini adalah jalan terbaik, oleh karena itu silahkan untuk diaudit untuk diperiksa. Kami pun sedang melakukan investigasi," jelas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M Nuh.
Sebelumnya, pelaksanaan UN tingkat SMA 2013 di 11 propinsi Indonesia bagian tengah mengalami kemunduran dari jadwal pelaksanaan UN secara serentak pada 15 April, menjadi 18 April lalu. Bahkan, banyak siswa mengeluhkan kualitas kertas lembar jawaban yang tipis dan mudah rusak.
