Presiden AS Joe Biden, Senin (23/5) mengumumkan peluncuran Kerangka Ekonomi Indo-Pasifik (Indo-Pacific Economic Framework/IPEF), yang mencakup 12 negara Indo-Pasifik. IPEF dirancang untuk memberikan penyeimbang terhadap pengaruh ekonomi China di kawasan tersebut.
“Masa depan ekonomi abad ke-21 sebagian besar akan ditentukan di Indo-Pasifik di wilayah kami,” kata Biden dalam acara peluncuran IPEF. “Kami sedang menentukan menulis aturan baru.”
Negara-negara yang ikut dalam peluncuran tersebut adalah Australia, Brunei, India, Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Selandia Baru, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Biden bergabung secara langsung dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida dan Perdana Menteri India Narendra Modi pada acara peluncuran tersebut, dan secara virtual dengan para pemimpin lainnya.
IPEF dipandang sebagai langkah kunci dalam upaya AS untuk melibatkan kembali negara-negara Indo-Pasifik dalam perdagangan lebih dari lima tahun setelah AS menarik diri dari pakta perdagangan komprehensif regional, Kemitraan Trans-Pasifik, TPP.
“Kerangka Ekonomi Indo Pasifik adalah bagian dari komitmen Presiden Biden untuk menempatkan keluarga-keluarga dan para pekerja Amerika di pusat kebijakan ekonomi dan luar negeri, sambil memperkuat hubungan kita dengan negara-negara sekutu dan mitra demi untuk meningkatkan kemakmuran bersama dan untuk tujuan menentukan inovasi teknologi dalam ekonomi global dalam dekade-dekade pada masa depan,” kata Penasihat Keamanan Nasional AS Jake Sullivan kepada wartawan, Minggu.
Mantan Presiden Barack Obama pada 2016 menandatangani Kemitraan Trans-Pasifik (TPP). Mantan Presiden Donald Trump menarik diri dari TPP setahun kemudian dan kesepakatan itu akhirnya menjadi CPTPP — blok 11 negara yang sekarang merupakan salah satu kawasan perdagangan bebas terbesar di dunia.
IPEF berpusat pada empat “pilar” — Ekonomi yang Terhubung, Ekonomi yang Tangguh, Ekonomi yang Bersih, dan Ekonomi yang Adil dan para penandatangan dapat memilih di antara keempatnya. Desainnya, kata Sullivan, memiliki “fleksibilitas” dan “kreativitas” untuk mengakomodasi “berbagai negara.”
Deborah Elms, pendiri dan direktur eksekutif Pusat Perdagangan Asia (Asian Trade Center) dan presiden Asosiasi Perdagangan dan Bisnis Asia (Asia Business Trade Association) mengatakan IPEF “merupakan lompatan ke hal yang tidak diketahui, dengan pemahaman yang terbatas tentang bagaimana setiap komitmen baru IPEF berhubungan dengan janji-janji yang sudah ada.”
Taiwan tidak termasuk
Taiwan bukan bagian dari peluncuran awal itu, meskipun fakta bahwa Taipei tertarik dan penyertaannya didukung oleh kelompok bipartisan yang terdiri dari 52 senator AS.
Dokumen peluncuran IPEF “cukup jelas merujuk pada ancaman dari China,” kata Deborah Elms. “Jika Anda menambahkan Taiwan ke dalam daftar peserta IPEF, maka akan lebih sulit untuk berpegang teguh pada penandatangan IPEF saat ini. China adalah mitra ekonomi terbesar untuk semua anggota yang ikut serta dalam IPEF,” tambahnya.
Kepala Perwakilan Dagang AS Katherine Tai mengatakan dia sedang berdiskusi dengan mitranya di Taipei untuk mengejar keterlibatan bilateral yang lebih dalam terkait perdagangan.
Menjelang peluncuran IPEF, Beijing mengecam upaya AS, dengan Menteri Luar Negeri China Wang Yi mengatakan strategi itu “ditakdirkan akan gagal.” [lt/ab]
