“Baru saja saya diterima oleh Bapak Presiden. Bapak Joko Widodo yang ditemani oleh Mensesneg Bapak Pratikno. Saya menyampaikan surat tentang kelanjutan tugas saya sebagai menko polhukam. Saya menyampaikan intinya saya mengajukan permohonan untuk berhenti,” ungkap Mahfud usai bertemu dengan Jokowi.
Surat tersebut, kata calon wakil presiden nomor urut 3 ini, berisi tiga hal, yakni ucapan terimakasih kepada Jokowi yang telah melantiknya dulu sebagai menko polhukam pada 23 Oktober 2019; substansi dari permohonan berhenti sebagai menko polhukam; dan permohonan maaf apabila masih terdapat masalah-masalah di ranah kementeriannya yang belum bisa ia selesaikan.
Pertemuan yang berlangsung lebih dari sepuluh menit tersebut diakui Mahfud cukup santai, tanpa ada ketegangan dan penuh dengan suasana kekeluargaan. Menanggapi permohonan mundur salah satu menterinya ini, kata Mahfud, Jokowi menerima permohonan tersebut dan menyampaikan rasa terima kasihnya.
Dalam kesempatan ini, Mahfud memaparkan ada sejumlah tugas yang kelak harus diselesaikan menko polhukam yang baru, yang belum selesai ditanganinya.
Pertama, katanya, soal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Dalam masalah ini, menurutnya, negara dulu kehilangan uang lebih dari Rp111 triliun dan pemerintah telah berhasil menghimpun Rp35,8 triliun selama 1,5 tahun. Sisanya, Mahfud berharap, dapat ditagih oleh menko polhukam yang baru.
Kedua, penyelesaian pelanggaran HAM berat. Dijelaskannya, penyelesaian dari sudut korban harus terus berjalan sesuai dengan inpres yang ada, apalagi sebelumnya telah mendapat pujian resmi dari PBB.
Ketiga, katanya, UU Mahkamah Konstitusi (MK). “UU MK yang sekarang memang di tangan saya, tapi saya tahan dulu pada waktu itu dan saya sudah lapor presiden dulu maupun hari ini. Ditahan dulu karena tidak bagus. Ada aturan peralihan yang seperti itu tapi apapun nanti terserah pada pemerintah,” katanya.
Lebih jauh, Mahfud mengaku bahwa dalam pertemuannya dengan Jokowi, mereka sama sekali tidak membahas kontestasi pilpres. Terkait bagaimana sikap menteri-menteri yang saat ini masih berada di dalam pemerintahan namun ikut bertarung dalam pesta demokrasi kali ini, Mahfud mengatakan, itu terserah masing-masing.
“Kalau saya sendiri tidak akan mengkaitkan dengan orang lain. Ini saya saja. Kalau orang lain mau mengkaitkan silakan. Etika saya itu bukan orang lain ikut berhenti atau tidak. Etika saya itu, saya dulu diangkat dengan penuh penghormatan maka saya harus menghadap dengan penuh penghormatan juga. Itu saja. Yang lain-lain itu saya tidak ikut urusan menteri lain,” tegasnya.
Menanggapi pengunduran diri menterinya ini, Presiden Jokowi menegaskan bahwa hal tersebut merupakan hak bagi setiap jajarannya.
“Itu hak dan saya sangat menghargai, saya sangat menghargai,” ungkap Jokowi.
Jokowi juga menegaskan bahwa saat ini Kabinet Indonesia Maju yang dipimpinnya tetap solid, meskipun banyak isu kegaduhan saat ini yang berkembang di masyarakat. “(Kabinet) sangat solid,” jawabnya singkat.
Analis Politik dan Direktur Eksekutif Aljabar Strategic, Arifki Chaniago, menilai langkah Mahfud yang mundur sebagai menteri menjelang pilpres ini adalah untuk meyakinkan publik tentang integritas politiknya.
“Secara positioning, politik langkah Mahfud MD mundur itu terlambat, karena tidak bisa lagi memanfaatkan posisinya di luar kekuasaan pada momentum debat cawapres. Kayaknya filosofi yang dipakai oleh Mahfud MD, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali,“ ujar Arifki.
Ia mengatakan, langkah ini diambil oleh Mahfud untuk membuatnya lebih leluasa mengkritik pemerintahan Jokowi. Argumen-argumen Mahfud, katanya, diyakini bakal lebih bunyi terhadap elektoral.
Arifki juga mengatakan, mundurnya Mahfud membawa pesan politik untuk menteri di kabinet Jokowi lainnya yang kontra dengan narasi keberlanjutan.
“Tidak bisa dipungkiri, partai pengusung paslon 01 dan 03 masih banyak yang berada di pemerintahan. Namun, dari segi beban politik paslon 03 lebih berat melawan branding kedekatannya dengan Jokowi, dibandingkan paslon 01. Beberapa hari menjelang Pilpres tantangan untuk paslon Ganjar-Mahfud, keputusannya mundur dari kabinet bisa membawa dampak positif dan mampu bersaing dengan branding oposisi Anies-Muhaimin,” pungkasnya. [gi/ab]
Forum