Diversifikasi pangan kembali digaungkan oleh berbagai pihak, ketika harga beras melambung tinggi pada akhir-akhir ini. Sejumlah pejabat daerah bahkan kerap meminta masyarakat untuk mengkonsumsi komoditas pangan selain beras, seperti singkong.
Pengamat pangan Khudori mengatakan sebenarnya pemerintah sudah mulai melakukan program diversifikasi pangan sejak 1960-an. Namun, katanya, program ini cenderung tidak serius dan salah kaprah, sehingga yang terjadi adalah program tersebut gagal, dan Indonesia memiliki ketergantungan tinggi pada komoditas beras.
Ia mencontohkan praktik diversifikasi pangan yang mengandalkan terigu.
“Aneka pangan berbasis terigu, berbasis gandum, yang itu impor. Itu yang saya sebut salah kaprah. Idealnya diversifikasi itu terjadi pada pangan yang berbasis produksi lokal, produksi kita sendiri, bukan berbasis pada impor,” ungkap Khudori ketika berbincang dengan VOA.
Lebih jauh, Khudori memaparkan sebenarnya banyak komoditas pangan yang bisa menjadi kandidat untuk menggantikan beras. Namun, ia menekankan komoditas tersebut seharusnya memiliki sifat yang menyamai beras sehingga mudah diterima.
Menurutnya, beras merupakan komoditas pangan yang mudah didapatkan di mana saja, harganya terjangkau, dan mudah disajikan.
“Terus juga gampang dikomplementarikan atau digabungkan dengan pangan-pangan lain. Apakah pangan yang lain, pangan substitusi, begitu? Enggak juga. Jadi kalau ingin mengganti, ingin mensubstitusi, sifat-sifat yang tadi itu harus dimiliki oleh komoditas pengganti itu. Bahkan kalau bisa dari sisi kisi-kisi yang lebih bagus. Jadi warga akan dengan sendirinya beralih karena ada pilihan. Sekarang ini kan nggak ada pilihan. Pilihannya apa? Terigu saja,” jelasnya.
Agar diversifikasi pangan bisa berjalan baik, Khudori menyarankan pemerintah untuk melakukan riset terlebih dahulu terhadap satu hingga tiga komoditas pangan yang berpotensi tinggi bisa menggantikan beras. Dengan berbagai sentuhan teknologi dan ahli gizi, ia yakin, potensi komoditas pangan berbasis lokal sebenarnya bisa dioptimalkan untuk menggantikan beras.
Khudori juga mengatakan bahwa pemerintah bisa bekerja sama dengan pihak swasta untuk mewujudkan program diversifikasi pangan. Ia menilai selama ini pemerintah cenderung menyerahkan pada mekanisme pasar.
“Pemerintah, menurut saya, tidak bisa menyerahkan kepada mekanisme pasar dan kalau ada satu pihak yang mencoba untuk mendorong produk lokal yang itu akan mengotak-atik atau mengganggu pasarnya terigu, pasarnya Bogasari, dan kawan-kawan. Bogasari pasti kan enggak akan tinggal diam,” katanya.
“Makanya negara harus hadir. Negara harus mendorong produk lokal ini dengan kebijakan negara. Misalnya ya kalau di industri, industri otomotif ada yang namanya TKDN, atau tingkat kandungan dalam negeri. Jadi, sekian persen bahan baku harus dari dalam negeri. Bisa saja pemerintah mewajibkan industri pengguna tepung terigu menggunakan sekian persen tepung lokal,” tambahnya.
Indonesia, ujar Khudori, sebenarnya bisa menghilangkan ketergantungan pada beras bila ada kemauan politik dan keseriusan pemerintah. Yang ada saat ini, katanya, adalah program diversifikasi pangan yang tidak berkelanjutan, mengingat sering munculnya banyak perubahan kebijakan dan peraturan terutama setiap ada pemerintahan baru.
Senada dengan Khudori, Ahmad Yakub dari Dewan Pembina Institut Agroekologi Indonesia (Inagri), mengakui bahwa pemerintah sejak dulu mengupayakan diversifikasi pangan, namun kemajuan yang dicapai tidak signifikan.
Ia mencontohkan, beberapa tahun silam, pemerintah daerah Nusa Tenggara Timur (NTT) kerap menyajikan pangan-pangan dengan kearifan lokal dalam kegiatan pemerintahannya yakni dengan menyajikan singkong ataupun kacang dalam rapat pada hari-hari tertentu. Namun, hal tersebut tidak bertahan lama dan tidak berkelanjutan.
Achmad masih ingat bahwa beberapa tahun silam, produsen mie instan terkenal sempat bekerja sama dengan Institut Pertanian Bogor (IPB) membuat tepung berbahan dasar singkong – yang disebut tepung mocaf -- di Jawa Tengah. Namun, karena tidak adanya kestabilan suplai singkong, pembuatan mie instan itu tidak dilanjutkan.
“Di Kudus, Jawa Tengah juga pernah mencoba membuat tepung modifikasi dari singkong untuk kemudian menjadi mie instan. Tapi kan butuh riset, butuh biaya, butuh mengubah cita rasa lidah masyarakat yang jangka panjang. Ini siapa yang mau melakukan? Ya pemerintah mau tidak mau, kalau swasta kan pasti ada hitung-hitungan bisnisnya karena mereka mungkin tidak mau rugi terus,” ungkap Achmad.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo kembali ditanya wartawan terkait harga beras di pasaran yang tidak kunjung turun. Mantan gubernur DKI Jakarta ini membantahnya.
“Coba dicek, jangan menginformasikan seperti itu ya (harga beras naik). Coba dicek di Pasar Induk Cipinang, cek ke Pasar Johar, ini pasar-pasar beras harus dicek. Coba kalian datang ke Pasar Cipinang, cek harga turun apa naik. Cek di Pasar Johar, naik atau tidak, turun atau tidak," ungkap Jokowi usai menghadiri acara Rapim TNI/Polri di Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (28/2).
Ia menyatakan bahwa berdasarkan laporan-laporan yang diterimanya harga beras sudah mulai turun.
Berdasarkan data panel harga Badan Pangan Nasional (Bapanas) pada Kamis (29/2), beras premium di DKI Jakarta rata-rata diperdagangkan sekitar Rp 16.700 per kilogram, sementara harga beras medium Rp 14.800 per kilogram. [gi/ab]
Forum