Tautan-tautan Akses

Australia Minta Maaf atas Penghinaan Terhadap TNI dan Pancasila

  • Fathiyah Wardah

Rapat kerja komisi I DPR dengan Menlu Retno Marsudi (dua dari kiri, depan), Menhan Ryamizard Ryacudu (tiga dari kiri, sepan), Kepala BIN Budi Gunawan (kiri, depan) dan Panglima TNI, Gatot Nurmantyo (paling kanan, depan). (VOA/Fathiyah Wardah)

Panglima TNI (Tentara Nasional Indonesia) Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan militer Australia minta maaf atas penghinaan yang dilakukan terhadap TNI dan Pancasila.

Usai rapat kerja dengan KomisiI Bidang Pertahanan dan Luar Negeri Dewan Perwakilan Rakyat, Jumat (27/1), Panglima TNI Gatot Nurmantyo mengatakan pada pers, bahwa Panglima Angkatan Australia Marsekal Binskin dijadwalkan akan datang ke Jakarta pada 8 Februari untuk menyampaikan hasil investigasi terhadap penghinaan atas Pancasila dan evaluasi kurikulum.

Gatot menambahkan Binskin sudah menyampaikan permohonan maaf kepada dirinya dan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Mulyono.

"Sudah permintaan maaf, meminta maaf sudah. Kemudian mengevaluasi dari kurikulumnya juga sudah, kemudian akan melakukan investigasi juga sudah (mereka) sampaikan baik surat kepada KASAD maupun kepada saya," kata Panglima TNI Gatot Nurmantyo.

Gatot menghentikan sementara kerjasama militer dengan Australia setelah mendapat laporan dari pelatih Kopassus (Komando Pasukan Khusus) yang mengajar di sekolah pasukan khusus Australia di Kota Perth, bahwa ada dua tentara Australia yang menghina Pancasila. Pelatih itu juga menemukan isi dari kurikulum militer yang diajarkan, melecehkan TNI.

Ia menjelaskan penghentian sebagian kerja sama militer ini, akan ditinjau kembali setelah melihat hasil investigasi dan evaluasi kurikulum oleh Australia. Gatot menambahkan Komisi I DPR yang membidangi masalah luar negeri memuji langkahnya menghentikan sementara kerjasama militer dengan militer negara Kanguru itu karena terjadi penghinaan terhadap Pancasila dan pelecehan atas TNI. DPR, lanjut dia, menilai keputusan untuk menghentikan sementara kerja sama militer dengan Australia sudah tepat.

Anggota Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin mengatakan komisinya juga telah meminta Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, mendesak Australia segera mengadili dua tentara yang telah menghina Pancasila tersebut.

Dia menyayangkan sikap militer Australia yang terkesan sengaja memperlambat proses hukum terhadap pelaku.Hasanuddin menilai pemerintah belum perlu mengambil langkah menarik duta besar Indonesia dari Canberra.

"Kita meminta dua orang pelaku trespassing itu ditindak secara hukum dalam waktu segera. Kedua, sedang dilakukan investigasi soal guru bahasa itu. Yang dihentikan pelatihannya hanya masalah sekolah bahasa," kata Hasanuddin.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan pemerintah Australia sudah menyampaikan tentang evaluasi kurikulum dan proses penyelidikan atas insiden penghinaan terhadap Pancasila ini. Retno menegaskan, tugas dan kewajiban pemerintahAustralia untuk mempercepat proses hukum terhadap kedua pelaku.

Secara terpisah Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu memastikan, meski kerjasama militer dengan Australia dihentikan sementara, hubungan kedua negara tetap berjalan baik.

Ini bukan kali pertama kerjasama militer antara Indonesia dan Australia dihentikan. Pada 2013 Indonesia mengambil kebijakan serupa setelah Australia ketahuan menyadap telepon sejumlahpejabat penting Indonesia. [fw/em]

XS
SM
MD
LG