Perdana Menteri Australia Julia Gillard menyampaikan permintaan maaf nasional yang bersejarah kepada ribuan ibu yang tidak menikah yang dipaksa menyerahkan bayi mereka untuk diadopsi berdasarkan kebijakan-kebijakan pemerintah yang telah berlaku selama puluhan tahun.
Lebih dari 800 orang, banyak di antara mereka menangis, mendengar permintaan maaf di gedung parlemen Australia itu dan menanggapinya dengan tepuk tangan.
Gillard menjanjikan dana A$5 juta untuk mendukung layanan-layanan yang diberikan kepada keluarga-keluarga yang terpengaruh kebijakan itu dan untuk membantu keluarga-keluarga tersebut berkumpul kembali.
Permintaan maaf nasional itu direkomendasikan oleh sebuah komisi Senat yang menyelidiki pengaruh kebijakan-kebijakan yang kini dianggap mendiskreditkan tersebut.
Komisi Senat itu menemukan bukti bahwa sejak masa Perang Dunia II hingga awal 1970-an, banyak ibu yang tidak menikah ditekan, ditipu dan diancam untuk menyerahkan bayi mereka sehingga bisa diadopsi pasangan yang menikah dengan alasan demi kepentingan terbaik anak-anak itu.
Komisi Senat beranggotakan tujuh orang itu melakukan penyelidikan mengenai peran pemerintah federal dalam adopsi paksa pada 2010 setelah parlemen negara bagian Australia Barat meminta maaf kepada ibu dan anak atas kebijakan yang cacat hukum itu.
Lebih dari 800 orang, banyak di antara mereka menangis, mendengar permintaan maaf di gedung parlemen Australia itu dan menanggapinya dengan tepuk tangan.
Gillard menjanjikan dana A$5 juta untuk mendukung layanan-layanan yang diberikan kepada keluarga-keluarga yang terpengaruh kebijakan itu dan untuk membantu keluarga-keluarga tersebut berkumpul kembali.
Permintaan maaf nasional itu direkomendasikan oleh sebuah komisi Senat yang menyelidiki pengaruh kebijakan-kebijakan yang kini dianggap mendiskreditkan tersebut.
Komisi Senat itu menemukan bukti bahwa sejak masa Perang Dunia II hingga awal 1970-an, banyak ibu yang tidak menikah ditekan, ditipu dan diancam untuk menyerahkan bayi mereka sehingga bisa diadopsi pasangan yang menikah dengan alasan demi kepentingan terbaik anak-anak itu.
Komisi Senat beranggotakan tujuh orang itu melakukan penyelidikan mengenai peran pemerintah federal dalam adopsi paksa pada 2010 setelah parlemen negara bagian Australia Barat meminta maaf kepada ibu dan anak atas kebijakan yang cacat hukum itu.
