Tautan-tautan Akses

AS

AS Umumkan Pembatasan Visa terhadap Pejabat Kuba


Presiden Kuba Miguel Diaz-Canel berbicara kepada awak media dalam sebuah kesempatan di San Antonio de los Banos, Kuba, pada 11 Juli 2021. (Foto: Reuters/Alexandre Meneghini)

Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) telah mengumumkan pembatasan visa baru terhadap para pejabat Kuba, terkait dengan apa yang digambarkan Washington sebagai penindasan terus-menerus oleh pemerintah Kuba terhadap suara-suara oposisi di negara kecil di kawasan Karibia itu.

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken dalam sebuah kesempatan pada November 2021. (Foto: AP)
Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken dalam sebuah kesempatan pada November 2021. (Foto: AP)

Dalam sebuah pernyataan yang dirilis pada Selasa (30/11), Menteri Luar Negeri Antony Blinken mengatakan sembilan pejabat tinggi dari Kementerian Dalam Negeri dan Angkatan Bersenjata Kuba tidak lagi diterima di Amerika setelah mereka ikut menarget wartawan dan aktivis yang awal bulan ini menggelar aksi protes prodemokrasi.

Rencana melangsungkan “Unjuk Rasa Sipil bagi Perubahan” pada 15 November lalu gagal setelah pemerintah Kuba menangkap para aktivis utama dan mengepung rumah-rumah penyelenggara protes menjelang aksi unjuk rasa.

Kantor berita Reuters melaporkan pemerintah Kuba menyebut tindakan mereka “kontrarevolusioner.” Kota-kota di Kuba sepi hari itu meskipun terdapat seruan melalui media sosial agar warga berkumpul di jalan-jalan untuk menentang Presiden Miguel Díaz-Canel. Mereka yang hadir diteriaki oleh pendukung Díaz-Canel atau ditangkap.

Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan menjelang protes, Blinken meminta pemerintah Kuba untuk mendengarkan tuntutan rakyatnya. Setelah pasukan keamanan Kuba memblokir jurnalis, aktivis, dan penyelenggara untuk menghadiri unjuk rasa dan menangkap mereka yang melakukannya, Departemen Luar Negeri merilis pernyataan lain, kali ini mengutuk “rezim represif” di pulau itu.

Pembatasan visa baru ini adalah tindakan terkeras yang diambil oleh Amerika sejak 15 November. Dalam pengumuman pada Selasa (30/11), Blinken mengatakan sembilan pejabat yang terkena sanksi itu bertanggung jawab atas upaya “membungkam suara rakyat Kuba melalui penindasan dan penahanan yang tidak adil.”

Menteri Luar Negeri Kuba Bruno Rodríguez Parrilla mencuit di Twitter pada Selasa bahwa Kuba “menolak campur tangan asing.”

“Amerika masih salah mengira bahwa pemerintah kami akan mengizinkannya memprovokasi destabilisasi sosial di Kuba,” tulis Rodriguez. “Tindakan permusuhan yang diumumkan hari ini tidak mengubah tekad itu,” tambahnya. [lt/em]

XS
SM
MD
LG