Tautan-tautan Akses

AS Tuntut Penyelidikan Independen Terkait Dugaan Pembantaian Warga Sipil di Kongo


ARSIP - Komisi Tinggi PBB untuk HAM, Zeid Ra’ad al-Hussein berbicara dengan media di Kolombo, Sri Lanka, hari Selasa, 9 Februari 2016 (foto: AP Photo/Eranga Jayawardena)

Permintaan akan penyelidikan independen terkait dugaan eksekusi warga sipil tidak bersenjata oleh pasukan-pasukan Kongo di kawasan Kasai ditolak oleh pemerintah Republik Demokratik Kongo.

Republik Demokratik Kongo menolak permintaan akan penyelidikan independen terkait dugaan eksekusi warga sipil tidak bersenjata oleh pasukan-pasukan Kongo di kawasan Kasai.

Video yang diunggah di media sosial dalam beberapa hari terakhir menampilkan apa yang tampaknya para prajurit menembaki pria dan wanita ketika mereka telah berbaring di tanah.

Salah satu video tampaknya menunjukkan juga anak-anak yang ditembaki.

Para pejabat Kongo menyebutkan video-video tersebut palsu dan hasil editan, dengan mengatakan “kelompok oposisi jahat” mengedit gambar-gambar dalam video itu sedemikian rupa untuk membuat pasukan-pasukan Kongo terlihat buruk.

AS dan Sekutu menyerukan penyelidikan

Pihak pemerintah mengatakan mereka telah melakukan penyelidikan dan sejumlah penahanan telah dilakukan.

Namun AS dan beberapa negara sekutu menuntut penyelidikan lebih seksama.

Jurubicara Kemenlu, Mark Toner, mengatakan hari Senin bahwa pemerintah Kongo harus melakukan penyelidikan “bekerjasama dengan beberapa organisasi internasional yang bertanggungjawab untuk memantau hak-hak asasi manusia untuk mengidentifikasi mereka yang bertanggungjawab atas kekerasan yang mengerikan dan menuntut tanggungjawab dari individu yang terbukti terlibat.”

PBB menuntut penjelasan

Ketua organisasi HAM PBB, Zeid Ra’ad al-Hussein juga menuntut penjelasan.

Kawasan Kasai di Kongo telah diwarnai dengan kekerasan sejak bulan Agustus ketika seorang pemimpin suku yang memberontak melawan pemerintah Kinshasa terbunuh.

PBB mengatakan pertikaian telah menewaskan lebih dari 200 orang. [ww]

XS
SM
MD
LG