Tautan-tautan Akses

AS Tolak Beri Visa bagi Menlu Iran untuk Menghadiri Sidang DK PBB 


Menteri Luar Negeri Iran Javad Zarif dalam konferensi pers dengan Menteri Luar Rusia Sergei Lavrov, di Moscow, Rusia, 2 September 2019.
Menteri Luar Negeri Iran Javad Zarif dalam konferensi pers dengan Menteri Luar Rusia Sergei Lavrov, di Moscow, Rusia, 2 September 2019.

Pejabat Amerika Serikat (AS) mengatakan pemerintah AS telah menolak memberi visa bagi Menteri Luar Negeri Iran Javad Zarif untuk menghadiri sidang Dewan Keamanan (DK) PBB di New York yang akan berlangsung Kamis (9/1/2020).

Pernyataan pejabat yang tidak mau disebut namanya itu terjadi ditengah ketegangan yang meningkat antara AS dan Iran setelah AS membunuh komandan militer Iran, Jenderal Qassem Soleimani di Baghdad pada Jumat (3/1/2020) lalu.

Sesuai dengan perjanjian 1947 tentang markas besar PBB, pemerintah AS diwajibkan memberikan izin masuk ke AS kepada diplomat asing untuk menghadiri sidang-sidang PBB. Tapi kini AS mengatakan bisa menolak pemberian visa seperti itu karena alasan “keamanan, anti-terorisme dan alasan yang menyangkut kebijakan luar negerinya.”

Departemen Luar Negeri AS tidak mau segera mengomentari hal itu. Kantor perwakilan Iran di PBB mengatakan, “kami telah membaca laporan-laporan media, tapi kami belum mendapat pemberitahuan apapun dari pemerintah ASataupun PBB tentang visa Menteri Luar Negeri Zarif.”

Juru bicara PBB Stephane Dujarric juga tidak mau berkomentar tentang penolakan pemberian visa bagi Menteri Luar Iran itu.

Zarif ingin menghadiri pertemuan DK PBB pada Kamis (9/1/2020 ) yang akan membahas isu bagaimana mempertahankan Piagam PBB. Pertemuan itu dan kedatangan Zarif telah direncanakan sebelum terjadinya ketegangan paling baru antara ASdan Iran karena pembunuhan Jenderal Soleimani itu.

Pertemuan DK PBB itu sedianya akan memberi kesempatan pada Zarif untuk mengecam AS karena telah membunuh Soleimani.

Utusan Iran untuk PBB, Majid Takht Ravanchi menyebut pembunuhan Soleimani sebagai sebuah “contoh jelas tindakan teroris yang dilakukan negara, dan sekaligus tindakan kriminal yang merupakan pelanggaran terang-terangan prinsip dasar hukum internasional, termasuk Piagam PBB.”

Javad Zarif terakhir kali berkunjung ke New York pada September untuk menghadiri sidang umum PBB. Kunjungannya terjadi setelah AS mengenakan sanksi atasnya karena menjalankan “tindakan gegabah pemimpin tertinggi Iran.”

Sanksi-sanksi AS itu membekukan semua hak milik atau kepentingan Zarif di AS, tapi Menteri Luar Negeri Iran itu mengatakan ia tidak punya apapun di AS.

Zarif juga menghadiri sidang-sidang PBB pada April dan Juli tahun lalu. Tapi dalam kunjungan pada Juli itu. AS mengenakan larangan perjalanan yang ketat atas Zarif dan sejumlah diplomat Iran di PBB, dan hanya mengizinkan mereka berada di sebagian kecil kawasan kota New York saja. [ii/ft]

XS
SM
MD
LG