Tautan-tautan Akses

AS Kecam Pelarangan Aktivis Hong Kong sebagai Anggota Parlemen


Dua legislator terpilih Hong Kong, Yau Wai-ching (kiri) dan Sixtus Leung saat memberikan keterangan pers, Selasa (15/11).
Dua legislator terpilih Hong Kong, Yau Wai-ching (kiri) dan Sixtus Leung saat memberikan keterangan pers, Selasa (15/11).

Pengadilan Tinggi Hong Kong hari Selasa (15/11) mendiskualifikasi dua aktivis yang terpilih sebagai legislator dengan alasan mereka tidak mengambil sumpah yang sah.

Larangan China terhadap dua aktivis kemerdekaan Hong Kong yang memenangi pemilihan legislatif untuk menjadi anggota parlemen telah menimbulkan pernyataan kekecewaan yang relatif ringan dari Washington.

Pengadilan Tinggi Hong Kong mendiskualifikasi dua legislator terpilih, Sixtus Leung Chung-hang dan Yau Wai-ching, hari Selasa, dengan alasan mereka tidak mengambil sumpah yang sah pada upacara bulan lalu dan tidak akan diberi kesempatan kedua.

Leung dan Yau telah mengubah kata-kata dalam sumpah jabatan anggota Dewan Legislatif Hong Kong dengan menggunakan istilah menghina bagi China dan membentangkan spanduk bertulisan “Hong Kong bukan China.”

Hong Kong kembali ke kedaulatan China dari pemerintah kolonial Inggris pada tahun 1997 di bawah konstitusi yang menjamin wilayah itu memiliki otonomi luas sebagai bagian dari pemerintah satu negara dengan dua sistem.

Beberapa hari sebelum pengadilan Hong Kong mengambil tindakan terhadap kedua aktivis kemerdekaan itu, badan legislatif tertinggi China mengeluarkan keputusan pada 7 November, menyerukan didiskualifikasinya legislator terpilih Hong Kong yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengucapkan sumpah kesetiaan kepada Beijing.

Putusan Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional mengenai penafsiran konstitusi Hong Kong mendorong jurubicara Departemen Luar Negeri Amerika Mark Toner mengatakan bahwa pemerintahan Obama “kecewa oleh perkembangan belakangan ini yang terkait” dengan Dewan Legislatif. Toner juga mendesak China dan pihak berwenang dan legislator Hong Kong agar menahan diri dari tindakan-tindakan yang merongrong kepercayaan terhadap prinsip satu negara dengan dua sistem.

Jurubicara Departemen Luar Negeri Lainnya, Elizabeth Trudeau, bereaksi terhadap langkah pengadilan Hong Kong 15 November lalu dengan mengatakan Washington mengetahui perkembangan yang terjadi dan mengulangi beberapa bagian pernyataan terdahulu Toner, tanpa menyatakan kekecewaan atau mendesak siapapun agar menahan diri dari melakukan tindakan-tindakan tertentu. [uh/ab]

Recommended

XS
SM
MD
LG