Tautan-tautan Akses

AS

Apakah Presiden Trump Bisa Dikenai Pasal-pasal Pemakzulan?


Presiden Amerika Donald Trump berbicara kepada media pada saat bertelekonferensi dengan anggota militer di Malam Natal dari kediamannya di Mar-a-Lago, Palm Beach, Florida, Minggu, 24 Desember 2017.

Menjelang akhir tahun pertamanya sebagai Presiden Amerika, suara-suara dan tuntutan supaya DPR memulai proses pemakzulan atas Donald Trump semakin kuat terdengar.

Awal bulan ini,DPR menolak tuntutan 58 anggota Partai Demokrat untuk melakukan hal itu, tapi sebuah petisi untuk pemakzulan yang dilancarkan oleh pengusaha kaya, Tom Steyer, telah mengumpulkan lebih dari 3,5 juta tanda-tangan:

Kata pakar hukum konstitusi, John Bonifaz, usaha pemakzulan itu perlu bukan karena adanya ketidakpuasan atas berbagai kebijakan presiden.

“Ini menyangkut Konstitusi dan prinsip-prinsip dasar negara, bahwa tidak seorangpun berada diatas hukum, tidak juga Presiden Amerika.”

Kata John Bonifaz kepada stasiun radio dan televisi democracy now, dua pasal yang dilanggar oleh presiden dan bisa dipakai sebagai alasan pemakzulan adalah:

“Yang pertama pasal yang melarang presiden mendapat pembayaran atau keuntungan finansial dalam bentuk apapun dari pemerintah asing. Yang kedua mengatakan, presiden tidak boleh menerima keuntungan keuangan atau pembayaran dalam bentuk apapun dari pemerintah federal atau negara bagian, selain dari gaji yang dibayar oleh pemerintah.”

Kata John Bonifaz lagi, presiden punya lebih dari 100 perusahaan atau kepentingan bisnis di seluruh dunia, dan banyak darinya mendatangkan keuntungan ilegal dari luar negeri, dan dari pemerintah asing lewat perusahaannya, Trump Organization.

Para demonstran membakar sebuah limusin yang terparkir di pusat Kota Washington sebagai protes pelantikan Presiden Donald Trump, 20 Januari 2017.
Para demonstran membakar sebuah limusin yang terparkir di pusat Kota Washington sebagai protes pelantikan Presiden Donald Trump, 20 Januari 2017.

Trump juga punya banyak properti di Amerika yang mendatangkan keuntungan dari negara-negara bagian. Contoh paling mencolok adalah gedung kantor pos milik pemerintah federal di Kota Washington DC, yang disewakan kepada Trump untuk dijadikan hotel mewah di jantung ibu kota.

“Kita melihat semakin panjang daftar pelanggaran yang bisa dijadikan dasar untuk melancarkan penyelidikan dalam Kongres, untuk melihat apakah cukup bahan untuk melakukan impeachment atau pemakzulan, bersamaan dengan penyelidikan yang sedang dilakukan dilakukan oleh penyidik khusus Robert Mueller.”

Penyelidikan yang dipimpin oleh mantan direktur Dinas Penyidikan Federal atau FBI itu dipusatkan pada apakah ada campur tangan Rusia dalam pemilihan presiden tahun lalu dan apakah ada kontak-kontak rahasia antara pejabat tim sukses Trump dengan Rusia.

Kata Bonifaz, kedua penyelidikan itu tidak ada hubungannya dan bisa dilakukan pada waktu yang bersamaan.

“Itulah yang disebut impeachment, atau penyalahgunaan kekuasaan, dan penyalahgunaan kepercayaan rakyat."

Selain itu, kata Bonifaz, Presiden Trump juga telah mengancam akan melancarkan perang nuklir terhadap Korea Utara dan memberikan dukungan pada kelompok neo Nazi dan kelompok supremasi kulit putih.

“Semua itu patut diselidiki oleh DPR Amerika untuk melihat apakah bisa digunakan untuk menjalankan proses impeachment,“ kata Bonifaz menambahkan. [ii]

Opini Anda

Tunjukkan komentar

XS
SM
MD
LG